Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memaparkan saat ini ia tengah fokus menyelaraskan langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Namun, tugas tersebut tidak mudah, terutama menaikkan rasio pajak disaat perekonomian sedang tertekan.
“Yang paling sederhana bagaimana meningkatkan tax ratio saat perekonomian sedang mengalami gangguan. Ini tugas berat yang kami emban karena itu kami perlu dukungan semua pihak,” ujarnya di Gedung Dhanapala, Jumat (15/11/2019) malam.
Menurutnya, tahun 2020 adalah awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur di tahun 2045. Tentunya, itu membutuhkan dukungan APBN untuk menjalankannya.
“Melalui APBN 2020 pemerintah mengharapkan kebijakan fiskal ini untuk memberikan dukungan akselerasi daya saing melalui beberapa inovasi dan penguatan kualitas SDM,” kata dia.
Namun, ia memaparkan membiayai APBN membutuhkan penerimaan negara yang mencapai target. Tapi tahun ini sulit untuk dicapai karena kondisi perekonomian yang tertekan kondisi global.
“Kalau boleh saya sampaikan, bahwa target APBN 2020 sekitar Rp 2.230 triliun, bukan jumlah kecil dan jauh lebih besar dari 2019 di mana 73,6% dari pendapatan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pemerintah telah menyusun beberapa langkah strategis kebijakan fiskal untuk menjaga APBN 2020. Diantaranya, melakukan mobilisasi pendapatan negara yang inovatif untul meningkatkan rasio pajak serta melakukan reformasi perpajakan.
“Kita juga mendorong daya saing investasi dan ekspor dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
Sumber : CNBC Indonesia
Leave a Reply