JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Oktober 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 1.508,91 triliun atau 69,69 persen dari target APBN 2019.
Capaian pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp 1.173,89 triliun atau 65,71 persen, PNBP yang telah terealisasi sebesar Rp 333,29 triliun atau 88,10 persen, dan penerimaan hibah yang terealisasi sebesar Rp 1,72 triliun atau 395,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019.
“Secara umum realisasi tersebut mengalami pertumbuhan dan membaik dibandingkan kinerja September 2019, meskipun perekonomian global masih mengalami tekanan yang berdampak pada kondisi domestik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara APBN KITA, di Jakarta, Senin (18/11).
Dikatakan, realisasi penerimaan pajak tercatat masih tetap tumbuh dan telah mencapai 64,56 persen dari target APBN 2019. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penopang utama Penerimaan Pajak. Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) yang disebabkan oleh kenaikan kepatuhan pasca Tax Amnesty (TA) dan PPh 21 karena adanya peningkatan tingkat serapan tenaga kerja.
Penerimaan PPh 25/29 OP dan PPh 21, masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,35 persen (yoy) dan 9,77 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan kumulatif dari PPN/PPnBM per akhir Oktober 2019 tumbuh lebih baik jika dibandingkan periode triwulan III 2019 di tengah perlambatan perekonomian.
Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu tercatat telah mencapai Rp 155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 7,92 persen.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebagian besar ditopang oleh penerimaan dari cukai, yang tumbuh 15,29 persen. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan penerimaan cukai utamanya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh masing-masing sebesar 15,30 persen dan 14,25 persen.
Dijelaskan, untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp 333,29 triliun atau mencapai 88,10 persen dari target APBN dan masih tumbuh sebesar 3,16 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.
Menkeu menambahkan untuk belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah ousat sebesar Rp 1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).
Realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen atau mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019. Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp 146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Dijelaskan, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2,2 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menerbitkan obligasi dalam valuta asing di bulan Oktober lalu.
Sumber : krjogja.com
WA only
Leave a Reply