Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah sejak lama ingin memeriksa rekening Wajib Pajak (WP) yang memiliki jumlah lebih dari Rp 1 miliar.
Direktur Penyuluhan Dan Pelayanan Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, rencana ini sudah disampaikan sejak dua tahun yang lalu, bahkan sebelum Tax Amnesty berlaku.
“Karena setelah ini (Tax Amnesty) seluruh rekening perbankan, keuangan bisa didapatkan DJP secara otomatis, dan ini sudah berjalan, sudah dapat data lembaga keuangan dari tahun lalu,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2019).
Saat ini, DJP telah melakukan proses pengolahan data untuk melakukan identifikasi kepada WP. Pengecekan tersebut meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.
“Kita cek SPT apakah sudah dilaporkan. Kalau sepanjang saldo rekening dilaporkan sesuai nggak masalah, itu adalah WP yang patuh,” ujarnya.
“Dari data yang masuk sudah SPT, ada juga yang belum. Ada juga yang belum punya NPWP. Ini untuk mendorong kepatuhan pajak,” imbuhnya.
Sementara itu, sempat beredar kabar jika pemeriksaan rekening di atas Rp 1 miliar ini terjadi merujuk dari aksi publik figur yang belakangan mempertontonkan jumlah saldo melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Menurutnya, hal itu tidak benar, dan terkait hal ini, DJP meluruskan apa yang sebenarnya terjadi.
“Saya perlu meluruskan, dari beberapa bulan kita sudah klarifikasi ke WP tertentu, ini sudah berjalan beberapa bulan di beberapa daerah, termasuk Jakarta. Kita sudah jelaskan ke masyarakat, nah kebetulan ada fenomena artis pamer rekening itu,” jelasnya.
Meski dia menyebut tak ada hubungannya antara aturan ini dengan jumlah pelapor pajak, namun DJP mencatat ada kenaikan dibanding tahun lalu. Hingga November 2019, jumlah SPT mencapai 13,1 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun.
“SPT tahunan kita, tahun ini sudah lebih dari 13 juta meningkat dari tahun lalu 12,5 juta,” tutupnya.
Sumber : CnbcIndonesia.com
WA only
Leave a Reply