Kadin Harap Pemerintah Serius Atasi Defisit Transaksi Berjalan

Pelaku usaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap pemerintah serius mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang kini mendekati 2,5 persen-3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Masalah defisit transaksi berjalan yang mendekati 2,5 persen-3 persen dari produk domestik bruto tidak dapat dianggap remeh, karena akan berdampak kepada nilai tukar rupiah yang dapat meningkatkan nilai import dan utang Indonesia yang akan membebani perekonommian Indonesia,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Nusa Dua, Bali, pada Kams (28/11/2019). Rapimnas bertema “ Menuju Ekonomi Maju Berdaya Saing dan Berkeadilan” diikuti 889 peserta dari seluruh Indonesia.

Rosan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut masih tertolong oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus US$ 7,1 miliar pada triwulan II-Tahun 2019. Namun, di tengah ketidakpastian global pemerintah harus mengatasi persoalan defisit transaksi berjalan. Apalagi, investasi asing langsung pada triwulan II- 2019 menurun dibanding periode sebelumnya.

“Semoga kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor dengan menaikkan pajak pendapatan dan memperluas penggunaan 20 persen disel dapat membantu memperbaiki necara transaksi berjalan,” kata Rosan Perkasa Roeslani.

Selain mengatasi defisit trasaksi berjalan, masyarakat juga berharap agar pemerintah terus melakukan terobosan, khususnya dalam meningkatkan ekspor melalui diversifikasi produk dan pasar ekspor Indonesia. “Ini sangat penting dilakukan, selain mendorong pertumbuhan industri manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor,” kata Rosan Perkasa Roeslani.

Sumber : BeritaSatu.com