Jakarta. Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) masih menjadi persoalan ekonomi utama yang disasar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Presiden menargetkan bisa mengakhiri CAD empat tahun ke depan di masa pemerintahannya.
Asal tahu saja, Jokowi mulai fokus mengendalikan CAD sejak tahun lalu lewat berbagai kebijakan. Mulai dari program mandatori B20 hingga menekan impor barang konsumsi dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.
Sayangnya kebijakan tak berdampak. Sepanjang 2018, CAD justru membengkak jadi US$ 31,1 miliar atau 2,98% dari produk domestik bruto (PDB), ketimbang 2017 sebesar US$ 17,2 miliar atau 1,7% dari PDB.
Pada kuartal III-2019 lalu, CAD tercatat sebesar US$ 7,7 miliar atau 2,7% dari 7,7 miliar atau 2,7% dari PDB. Posisi ini membaik dari kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 8,5 miliar atau 3,22% terhadap PDB.
“CAD menjadi masalah yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai. Saya menyakini dengan transfornasi ekonomi kita bisa selesaikan CAD,” katanya dalam sambutan di Kompas 100 CEO Forum, (28/11).
Jokowi menjelaskan, transformasi ekonomi utama yang perlu dilakukan untuk mengentaskan CAD ialah melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas mentah membuat ekonomi rentan, terutama volatilitas rupiah.
Sebab itu, Indonesia harus meningkatkan kinerja ekspor dan subsititusi impor. “Juga menarik devisa sebanyak-banyaknya lewat pengembangan destinasi wisata dan yang menjadi tugas besar BKPM, penarikan investasi langsung (FDI),” lajut Jokowi.
Bank Indonesia sebelumnya optimistis, pada akhir tahun posisi CAD akan semakin menyempit menjadi 2,7% terhadap PDB. Perbaikan CAD tahun ini terutama didukung aliran modal asing yang masuk cukup deras ke pasar domestik.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi quick-wins. Salah satunya, program kewajiban penggunaan biodiesel hingga B40, B50, B70, bahkan B100. Saat ini, pemerintah telah menerapkan mandatori B30.
“Dengan program B30, nantinya penyerapan kelapa sawit bisa mencapai 10 juta kiloliter dan penghematan (devisa) US$ 8 miliar,” tutur Airlangga.
Untuk mencapai mandatori B100, salah satu upaya yang tengah dilakukan, yaitu menyiapkan konversi pada kilang minyak di Plaju dan restrukurasi bisnis Tuban Petrochemical. Selain itu, membuat peta jalan green avtur yang berpotensi menghemat devisa hingga US$ 2 miliar per tahun. Pemerintah juga menarik FDI lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.
Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail Zaini menilai, Indonesia butuh FDI yang lebih besar untuk menutup defisit. Langkah pemerintah jangan hanya mengejar kuantitas FDI. “Tapi apakah FDI itu masuk ke sektor produktif dan menyelesaikan CAD,” katanya.
Sumber : Harian Kontan
WA only
Leave a Reply