PAJAK DIGITAL: DJP Tunggu Solusi Jangka Panjang OECD

Omnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target Baru
December 12, 2019
Kumpulkan Pengusaha, Dirjen Pajak Beberkan Seretnya Penerimaan
December 12, 2019

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya buka suara terkait belum jelasnya solusi jangka panjang terkait pemajakan ekonomi digital dari OECD.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa pemerintah dalam posisi menunggu solusi jangka panjang dari OECD yang kalau sesuai rencana akan ditetapkan pada tahun 2020.

“Ya nanti kita lihat seperti apa, katanya sih kalau menunggu long term solution pada 2020,” kata Suryo kepada Bisnis.com, Rabu (11/12/2019).

Suryo mengatakan sebagai kompensasi dari langkah tersebut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan omnibus law perpajakan.

Omnibus perpajakan meski belum menjangkau ketentuan penghasilan (PPh) bagi perusahaan digital, tetapi dengan substansi yang ada saat ini akan mampu mengoptimalkan penerimaan dari aspek PPN-nya.

“Jadi untuk PPh belum bisa dipastikan. Yang jelas kami bagian yang menunggu long term solution itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, di tengah waktu yang makin mepet, sejumlah pihak mengaku pesimis jika konsensus terkait pemajakan ekonomi digital bisa dihasilkan tahun depan.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akhir Juni 2020 bisa memberikan solusi terkait masa depan pemajakan ekonomi digital.

Organisasi tersebut telah berkirim surat ke Menkeu Amerika Serikat untuk mengagendakan pertemuan guna membahas ekonomi digital. Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria berharap dengan adanya pertemuan tersebut, kedua negara bisa mencari solusi di tengah pesimisme dan aksi unilateralisme yang marak terjadi.

Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Grace Perez Navaro mengakui upaya menciptakan konsesus global terkait pemajakan digital memang bukan perkara yang mudah. Apalagi, dengan komposisi negara yang memiliki posisi yang berbeda-beda.

Namun demikian, dia menyadari tanpa adanya konsensus ada beberapa risiko yang bakal dihadapi. Oleh karena itu, untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan, OECD melalui Task Force on Digital Economy (TFDE) bakal segera membuat solusi paling tidak sampai dengan akhir Juni 2020.

“Jika sampai kita tidak mencapai konsensus, ruang tindakan sepihak ini terus menyebar. Dan itulah mengapa kami bekerja sekeras mungkin supaya bisa memberikan solusi secepat mungkin,” kata Grace.

Sumber : Bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only