JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri penutupan pasar saham Indonesia tahun 2019. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan dua rencana Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang sampai saat ini masih digodok oleh pemerintah.
Sri Mulyani menuturkan, pihaknya sebagai pengelola kebijakan fiskal juga akan mendesain kebijakan yang sesuai dengan prioritas pemerintah dan siap bekerja sama dengan seluruh pihak.
“Kita (pemerintah) sedang menggodok dua Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja dan perpajakan,” ujar Sri Mulyani di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).
Di dalam Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dan PPh untuk perusahaan yang go-public. Selain itu, pihaknya memberikan insentif untuk menggunakan pengenaan PPh atas dividen, dan pemberlakuan asas teritori.
“Semua hal ini kita harapkan makin meningkatkan iklim investasi di Indonesia, munculnya perusahaan yang semakin besar dan bisa secara organisasi maupun nonorganik bisa eligible untuk masuk ke pasar modal sehingga bisa menciptakan tambahan additional alternatif bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal,” kata dia.
Dia menuturkan, pasar modal juga dapat berkontribusi agar lebih atraktif dalam menarik para investor dan juga melakukan inovasi layanan dan produk serta mengundang lebih banyak lagi calon perusahaan yang melantai di BEI.
“Tentu ini akan sangat tergantung dari kemampuan membuat reputasi pasar modal Indonesia menjadi lebih baik karena kita tidak ingin perusahaan yang baik akhirnya listed-nya tidak di Indonesia karena mereka tidak percaya dengan pasar modal indonesia sendiri,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap, BEI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu sebagai policy maker untuk melakukan program pendalaman pasar modal dan keuangan. “Karena tanpa pendalaman itu Indonesia akan terus bisa menjadi melawan dari gejolak global,” tuturnya.
“Semua ini bisa dilakukan kalau kita semua sepakat dalam mendefinisikan dan mengembangkan apa disebut good corporate governance karena apapun juga integritas dan good corporate governance merupakan pondasi bagi Indonesia yang maju,” Sri Mulyani menuturkan.
Sumber : Inews.id
WA only
Leave a Reply