Jakarta, Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemkominfo) mengatakan Netflix sudah siap membayar pajak di Indonesia. Akan tetapi, Netflix hingga saat ini masih bingung menyelesaikan pembayaran tersebut. Karena belum ada regulasi untuk memungut pajak perusahaan dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia.
Hingga saat ini pemerintah bersikeras mengejar pajak dari pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT). PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mewajibkan Netflix memiliki BUT di Indonesia, namun hingga saat ini Netflix belum memiliki BUT.
“Saya sudah ketemu, dia [Netflix] mau bayar pajak, tapi bayar pajaknya ke mana? Belum ada aturannya. Yang menerima pajak siapa? Nanti ditangkap KPK,” ujar Semuel di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (22/1).
Semuel mengatakan Netflix belum memiliki NPWP karena tidak memiliki kantor di Indonesia, Netflix masih berdomisili di luar negeri. Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah sedang mencari cara untuk menarik pajak dari Netflix.
Peraturan pemerintah akan mengatur omnibus law perpajakan untuk menarik pajak seluruh perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia , tapi berdomisili di luar negeri. Aturan ini merupakan konsep baru di era digital.
“Jadi misalnya mereka perusahaan di luar, katakan Singapura atau Vietnam ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri untuk nanti dikenakan PPn-nya,” kata Semuel.
Apabila omnibus laws bisa selesai pada tahun ini, maka implementasinya kemungkinan baru bisa dilakukan pada 2021 mendatang.
“Saya sampaikan kita sedang menyusun omnibus law perpajakan, termasuk kegiatan perekonomian digital, termasuk Netflix itu sedang diatur,” terangnya.
Sumber : cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply