Jakarta – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan DPR memastikan pemerintah memberikan insentif pajak untuk perusahaan pers di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Kebijakan itu sedang dalam tahap finalisasi. Sebab tidak semua perusahaan media sama.
Meutya menjelaskan DPR telah berkoordinasi dengan menteri koordinator perekonomian dan menteri keuangan pada Jumat (17/4/2020). “Diputuskan bahwa perusahaan pers mendapatkan insentif,” kata Meutya dalam keterangannya, Selasa (21/4/2020).
Meutya menuturkan pandemi Covid-19 membuat berbagai sektor, termasuk industri media kesulitan. “Perusahaan pers di pusat dan di daerah mengalami kesulitan secara ekonomi seperti perawatan produksi dan (upah) karyawan,” ungkap Meutya.
Meutya juga berharap pemberitaan selama pandemi lebih banyak menyampaikan mengenai hal-hal positif. Misalnya, membangun semangat dan solidaritas kebersamaan. Meski begitu, menurut Meutya, kritik dan masukan masyarakat memang diperlukan.
Sebelumnya Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh mengatakan mayoritas media pemberitaannya positif. Nuh menjelaskan pemberitaan itu antara lain mengenai kesembuhan para pasien positif Covid-19.
Menurut Nuh, pemberitaan seperti itu merupakan bentuk upaya membangun optimisme kepada masyarakat. “Memberi optimisme kepada masyarakat, bahwa ini (Covid-19) bisa disembuhkan. Tapi sekaligus juga tidak boleh meremehkan,” kata Nuh.
Berikutnya, Nuh menuturkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga banyak diberitakan. Nuh mengatakan, ketidaksinkronan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah menjadi topik yang diangkat.
Menurut Nuh kritik dari media menyangkut itu tidak keliru. Sepanjang objek yang diberitakan memang memiliki kelemahan. Nuh menegaskan tugas pers profesional yaitu menjalankan fungsi kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Akan tetapi Nuh mengingatkan media untuk senantiasa menjunjung kode etik jurnalistik. Tujuannya agar tidak ada informasi yang salah kepada masyarakat.
Sumber : Beritasatu.com
WA only
Leave a Reply