JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima banyak masukan dari para pegawainya, termasuk mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.
Ide tersebut salah satunya diberikan oleh Aditya Nuryuslam, pegawai Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Menurutnya, DJPK dan Ditjen Pajak (DJP) bisa mendorong kerja sama antara Kanwil DJP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di semua daerah Indonesia untuk memungut pajak bersama-sama.
“Saya usul ada sinergi yang lebih kuat, lebih intens, antara Badan Pendapatan Daerah dan Ditjen Pajak dalam rangka menggali potensi pajak di daerah,” kata Aditya kepada Sri Mulyani dalam acara Town Hall Meeting secara virtual, Jumat (19/6/2020).
Aditya mengatakan upaya pemungutan pajak bersama itu misalnya bisa dimulai dari hotel, restoran, dan tempat hiburan. Secara bersamaan, Bapenda akan mendapatkan pajak hotel, restoran, dan hiburan, sedangkan DJP mendapat PPN dan PPh. Dia meyakinkan Sri Mulyani bahwa upaya itu akan memaksimalkan penerimaan pajak karena objek/subjek pajaknya sama.
Di sisi lain, Aditya juga meminta Sri Mulyani meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat masih perlu memberikan dukungan yang lebih besar agar daerah bisa mencapai kemandirian fiskal.
Dukungan itu dapat berupa peningkatan sumber daya manusia aparat fiskus daerah melalui pemberian kursus. Ini memberi contoh aparat yang dimaksud bisa fiskus penilaian, pemeriksaan, hingga juru sita. Aditya juga mengusulkan ada fleksibilitas pertukaran data demi melancarkan penggalian potensi pajak secara bersama-sama.
“Ini bisa menjadi trigger meningkatkan pendapatan pusat dan daerah sekaligus menuju kemandirian daerah,” ujarnya.
Mendengar usulan Aditya, Sri Mulyani langsung menyatakan persetujuannya. Dia menyarankan Adit agar membicarakan idenya lebih lanjut kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti. Apalagi, Prima juga sempat lama berkarier di DJP.
Sri Mulyani juga menyinggung sinergi lintas direktorat yang telah dimulai di Kemenkeu, misalnya antara DJP, DJBC, dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Di sisi lain, sinergi itu juga untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
“Jadi kalau Anda punya ide mengenai hal itu, apakah pajak hotel, restoran, dalam rangka mereka memiliki PAD [pendapatan asli daerah] yang lebih baik, saya setuju 100%. Silakan ide-ide itu disampaikan,” katanya.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply