JAKARTA — Fokus pasar pada hari, Senin (23/11), akan terbagi dalam dua hal, yakni ketegangan politik Amerika Serikat (AS) dan data terbaru penerimaan pajak Indonesia yang patut dicermati para investor sebelum berinvestasi.
Dalam risetnya, Pilarmas Sekuritas menjelaskan, ketegangan ini terjadi saat Menteri Keuangan AS Steve Terner Mnuchin mengutarakan niatnya untuk mengambil kembali sejumlah dana yang sebelumnya telah dikeluarkan untuk program pinjaman darurat.
Sebagai informasi, program yang ditelurkan menjadi Undang-Undang Penyelamatan atau Cares Act ini dibentuk secara bersama-sama oleh bank sentral AS (The Fed) dan Menteri Keuangan pada Maret 2020. Program ini berisikan tentang peminjaman dana kredit bagi perusahaan dan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah. Adapun dana yang diinginkan oleh Mnuchin untuk dikembalikan berjumlah US$ 455 miliar.
Mnuchin mengatakan, pasar saat ini menunjukan pemulihan secara signifikan, sehingga para perusahaan tidak membutuhkan pinjaman, hal ini pun sebelumnya sudah tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Pihaknya menegaskan para pengusaha kecil saat ini lebih membutuhkan dana hibah yang sebelumnya telah ditentukan oleh Kongres.
Menanggapi hal tersebut, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan, bekerja sama dengan memenuhi pengembalian dana yang tidak terpakai tersebut dan akan terus mendukung 4 program yang masih berjalan untuk mengurangi kecemasan di pasar. Dia menyatakan tunduk pada otoritas Departemen Keuangan, sesuai dengan bait yang menyebutkan Menteri Keuangan berhak melakukan investasi tertentu dalam fasilitas pinjaman darurat yang dijalankan oleh The Fed.
Lebih lanjut, Jerome Powell dan Steve Mnuchin juga menyepakati beberapa program yang akan dilanjutkan pemerintah saat ini, yakni Commercial Paper Funding Facility, Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, Primary Dealer Credit Facility serta Paycheck Protection Program Liquidity Facility.
“Situasi ini menyebabkan para pelaku pasar dan investor menjadi khawatir bahwa perseteruan antara Mnuchin dan Powell dapat mengganggu pasar dan menghambat pemulihan ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian,” papar Pilarmas.
Penerimaan Negara
Sementara itu, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan per 17 November, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat meningkat hingga 5,08% mencapai Rp 175,96 triliun. Jumlah ini setara dengan 85,55% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 205,68 triliun. Secara rinci, peningkatan ini sebagian besar masih dikontribusi oleh penerimaan cukai, yakni sejumlah Rp 144,85 triliun, atau sebesar 84,12% dari total target sebesar Rp 172,19 triliun.
Pada periode yang sama, total pajak yang berhasil dikumpulkan berjumlah Rp 750,6 triliun, turun 16,9% secara tahunan. Penurunan ini berasal dari pajak migas yang mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu sebanyak Rp 23,6 triliun, terkoreksi 45,3% dan mencapai 74,2% dari target.
Hal yang sama juga terjadi pada segmen penerimaan pajak dari sektor nonmigas yang turun 15,4% menjadi Rp 727 triliun. Sehingga total penerimaan perpajakan sebesar Rp 892,4 triliun atau 63,5% dari target Rp 1.404,5 triliun.
Pilarmas Sekuritas menilai, Indonesia berkemungkinan besar mengalami shortfall pajak sejalan dengan permintaan dari dalam negeri maupun dunia yang turun memberikan dampak signifikan pada kinerja ekonomi sektor riil. Hal ini berlandaskan pada tanggapan beberapa lembaga dan pengamat perpajakan yang menyatakan Indonesia akan mengalami minus, dengan kisaran 12% hingga 14%.
“Kami melihat dua skenario tersebut sama-sama punya konsekuensi kepada kinerja anggaran. Pasalnya, jika keduanya terjadi, realisasi penerimaan pajak hanya akan berada di angka Rp 1.172,2 triliun sampai Rp 1.145,5 triliun. Itu artinya pertumbuhan penerimaan pajak tahun depan berpotensi membengkak di kisaran 4,8-7,3%,” papar Pilarmas.
Hal ini akan mendorong pemerintah Indonesia untuk kembali menerbitkan surat utang yang diperkirakan lebih besar. Meski di tengah pandemi, Pilarmas optimistis surat utang ini akan diserap dengan baik oleh pasar. Di sisi lain, Bank Indonesia telah siap menjadi pendukung untuk memenuhi likuiditas dan menjaga stabilitas perekonomian bersama dengan pemerintah.
Senin,23 November 2020
Sumber: InvestorDaily.id
WA only
Leave a Reply