Menakar Prospek Kesembuhan Ekonomi 2021 dari Pandemi

Jakarta, Indonesia meninggalkan 2020 dengan banyak kenangan pahit. Salah satunya, terjerembab ke jurang resesi ekonomi.

Ini terjadi akibat penyebaran wabah virus corona. Sejak menyebar di dalam negeri pada Maret 2020 lalu, virus telah memberikan tekanan hebat pada kinerja ekonomi di dalam negeri.

Akibatnya, laju ekonomi yang dalam beberapa tahun belakangan ini tumbuh di kisaran 5 persen, pada kuartal II dan III 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen dan minus 3,49 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal IV sampai saat ini belum bisa diketahui secara pasti. Yang pasti, pemerintah, ekonom, hingga lembaga internasional kompak satu suara; ekonomi dalam negeri masih berada di zona negatif.

Begitu juga dengan keseluruhan 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, salah satu pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, sudah memprediksi ekonomi Indonesia berada di rentang minus 1,7 persen sampai minus 2,2 persen.

Proyeksinya tak jauh berbeda dengan ramalan para lembaga internasional. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Bank Dunia sama-sama memperkirakan ekonomi Indonesia minus 2,2 persen pada tahun ini.

Sementara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memberikan proyeksi yang lebih pesimis dengan menyatakan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini minus 2,4 persen.

“Proyeksi pertumbuhan Indonesia terus mengalami perubahan seiring perkembangan pandemi yang menciptakan ketidakpastian tinggi,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.

Tapi, semua ini bukan akhir. Ani yakin pertumbuhan ekonomi dalam negeri bisa membaik tahun ini. Pemerintah sendiri memiliki resolusi ekonomi berada di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen pada tahun depan.

Keyakinan ini didasarkan pada upaya pemerintah. Ia mengatakan pemerintah tengah berusaha keras melakukan pemulihan ekonomi secara bertahap.

Hal ini dilakukan dengan banyak cara mulai dari pemberian berbagai program bantuan sosial (bansos) dan program lain dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu mencapai Rp695,2 triliun hingga pengadaan vaksin virus corona atau covid-19.

“Di 2021, perekonomian Indonesia akan kembali positif, ditopang vaksinasi dan upaya-upaya pengendalian pandemi, kebijakan pemulihan, serta agenda reformasi,” katanya.

Kendati begitu, proyeksi pemerintah boleh dibilang terlalu optimis. Sebab, para lembaga internasional memperkirakan masih di bawah itu.

ADB meramalkan ekonomi Tanah Air setinggi-tingginya hanya berada di kisaran 4,5 persen. Bank Dunia di 4,4 persen dan OECD 4 persen.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai keyakinan pemerintah sebenarnya bukan hal yang salah. Sebab, memang ada sinyal ekonomi akan lebih baik pada tahun ini.

Minimal, pertumbuhan bisa lebih tinggi karena secara teknis tahun lalu terpuruk jauh. Proyeksinya, ekonomi 2020 minus 0,5 persen sampai 1,5 persen, sehingga 2021 wajar bila tumbuh lebih tinggi karena ada momen pemulihan ekonomi.

“Kalau ini sesuai kondisi yang diharapkan, perlahan-lahan ekonomi 2021 bisa positif dan pulih, full year-nya bisa di atas 5 persen,” ucap Piter kepada CNNIndonesia.com.

Tapi, Piter menggarisbawahi bahwa proyeksi ekonomi ini hanya bisa dikejar bila pemerintah serius dan lebih baik dalam menangani pandemi covid-19 dan dampaknya, termasuk berhasil mengadakan, memproduksi, hingga distribusi vaksin ke masyarakat.

Vaksin akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk kembali menggenjot kinerja ekonomi. Nah, untuk bisa mencapai keinginan itu kata Piter, pemerintah harus sudah mendistribusikan vaksin corona pada kuartal I sampai kuartal II 2021.

Dengan begitu, masih ada kesempatan menggeber ekonomi di kuartal III dan IV.

Berbeda dengan Piter, Ekonom INDEF Tauhid Ahmad ragu kinerja ekonomi mampu cepat pulih lagi. Menurutnya, vaksin memang bisa jadi batu loncatan.

Tapi, pengadaannya yang masih menghadapi tantangan, khususnya dari sisi anggaran, bisa menjadi ganjalan.

Apalagi, Jokowi ingin vaksin covid-19 bisa diberikan secara gratis kepada masyarakat. Menurutnya, keinginan itu perlu didukung amunisi APBN yang kuat untuk mendanainya.

Padahal, di tengah keinginan itu penerimaan negara terutama dari sektor pajak masih dibayangi tekanan akibat virus corona.

Semua terjadi karena pemulihan ekonomi memang masih sangat bertahap. Selain masalah anggaran, vaksinasi corona juga masih dibayangi oleh kendala distribusi.

Kendala itu menurut perkiraannya, akan membuat program vaksinasi corona baru terjadi pada kuartal II dan III. Kalau ramalan itu benar, ia mengatakan dampak vaksinasi corona terhadap ekonomi belum tentu setinggi yang diharapkan.

“Pada awal tahun depan, ekonomi masih ter-hit. Pengaruhnya mungkin baru semester II 2021, mulai kuartal III,” tutur Tauhid.

Dengan kendala dan hambatan itu Tauhid memperkirakan ekonomi nasional paling tinggi hanya mencapai 3,5 persen pada tahun ini. Itu pun sudah memasukkan dampak vaksinasi bila bisa dilakukan.

Tantangan Ekonomi 2021

Tauhid mengatakan ada beberapa tantangan ekonomi pada 2021. Pertama, game changer ekonomi adalah vaksin.

Tapi, vaksin perlu anggaran besar. Saat ini, Sri Mulyani baru mengamankan anggaran Rp54,44 triliun untuk vaksinasi.

Itu pun sudah termasuk dana pengalihan dari PEN 2020 yang diestimasi tidak terserap semua.

Padahal, hitungan terakhir dari Jokowi ada 182 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Bila masing-masing dua dosis, maka dibutuhkan 364 juta dosis.

Bila dikali harga per dosis di kisaran Rp200 ribu sampai Rp300 ribu saja, setidaknya dibutuhkan dana Rp72,8 triliun sampai Rp109,2 triliun. Dengan begitu, alokasi dana pemerintah saat ini baru setengah dari estimasi kebutuhan dana vaksin.

Masalah lain yang masih seputar vaksin adalah belum ada kepastian soal efikasi atau keampuhan vaksin. Apakah vaksin yang akan digunakan sudah benar-benar aman? Meski, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah memberi sertifikat izin produksi ke PT Bio Farma (Persero).

“Vaksin juga belum dites, karena takutnya ini safe atau tidak. Jadi harus diuji coba dulu, dipastikan keamanan dan efektivitasnya,” ucap Tauhid.

Kedua, pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat karena sebelumnya tertekan pandemi. Hal ini penting karena suka tidak suka, ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar.

Ketiga, perlu strategi khusus untuk meningkatkan kinerja ekspor dan investasi pada tahun ini. Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum mulai tingginya aktivitas perdagangan dunia, kenaikan harga komoditas, hingga kedatangan aliran modal asing dengan secara cepat pula memulihkan diri dari dampak pandemi.

Keempat, prospek hubungan dagang Amerika Serikat dan China di era kepemimpinan presiden baru, Joe Biden nanti. Menurutnya, Biden tidak serta merta akan menghentikan perang dagang dengan China dan hal ini akan memberi dampak bagi Indonesia sebagai mitra dagang kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu.

“Kalau nanti ada tawaran dari Joe Biden, maka bisa dilihat perlu masuk atau tidak, apakah GSP dari AS cukup atau tidak? Jadi harus ada skenario, termasuk ke perjanjian dagang lain,” jelasnya.

Sumber : Cnnindonesia.com, Senin, 04 Januari 2021