JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas basis pajak demi meningkatkan pendapatan negara terus mendulang kritik. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai, rencana menaikkan inu untuk membayar bunga utang baru. Bila dibanding dengan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kenaikan belanja pembayaran bunga utang ini merupakan yang paling tinggi.
Pemerintah tahun 2021 menargetkan beban bunga utang US$ 373 triliun, naik 180% dari beban bunga utang tahun 2014 yang saat itu US$ 133 triliun. Jadi, kita ini gali lubang tutup lubang. APBN ini sebagian besar untuk bayar bunga utang, ujar Faisal, Minggu (4/7).
Lalu, untuk belanja barang. Tahun ini Rp 363 triliun, naik 105% dari 2014 yang sebesar Rp 177 triliun. Kemudian, belanja pegawai di 2021 dipatok Rp 421 triliun, naik 73% dari Rp 244 triliun pada 2014. Disusul belanja modal Rp 247 triliun, naik 68% dari Rp 147 triliun di 2014.
Baru, kemudian dialokasikan untuk rakyat lewat program pengaman sosial Rp 161 triliun, hanya naik 64% dari 2014 yang sebesar Rp 98 triliun. Yang langsung buat rakyat hanya 64% kenaikannya. Ini patut ditolak., ujarnya.
Faisal minta pemerintah menyejahterakan rakyat dengan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas agar rakyat tidak melulu bekerja di sektor informal. Ini akan meningkatkan pendapatan sehingga daya beli terjaga.
Sumber: Harian Kontan Senin 05 Jul 2021 hal 2
WA only
Leave a Reply