Integrasikan NIK sebagai NPWP Agar Lebih Efisien

JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, klausul ini sebagai salah satu bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan. Ia berharap, lewat transformasi ini, pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama orang pribadi, akan semakin efektif dan efisien.

“Saya harap transformasi ini mengefisienkan Ditjen Pajak dalam mengelola berbagai macam tugas sehubungan dengan kewajiban perpajakan, terutama orang pribadi,” kata Sri Mulyani, Senin (4/10). Dalam draf RUU HPP, diatur bahwa setiap wajib pajak (WP) orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri ke kantor Pajak. Pendaftaran ini sesuai wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk mendapatkan NPWP.

Sementara itu, dalam rangka penggunaan NIK KTP sebagai NPWP, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri akan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Sumber : Harian Kontan Selasa 5 Oktober 2021 hal 2