Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menagih janji dan komitmen negara maju untuk berkontribusi terhadap perubahan iklim di dunia. Terutama dalam hal pendanaan dengan nominal US$ 100 miliar.
Hal ini akan menjadi salah satu isu dalam pertemuan G20 tahun depan. Di mana Indonesia akan menjadi presidensi G20.
“Dalam agenda iklim, kami juga berharap dapat memberikan pedoman, menindaklanjuti roadmap keuangan berkelanjutan yang saat ini sedang dikembangkan,” ujarnya dalam webinar Road to G20, Kamis (11/11/2021).
“Ini termasuk bagaimana kami akan membuat blok bangunan untuk meningkatkan pembiayaan internasional dan membuka investasi sektor swasta. Agar setiap negara dapat mencapai NDC atau flat zero emission,” jelasnya.
Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon hingga 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Dalam rangka ini, langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah menetapkan pajak karbon.
Pajak karbon ini tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan tarif sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Selain itu, dari Presidensi G20 ini, Sri Mulyani juga berharap adanya kesepakatan tentang prinsip panduan sistem perpajakan internasional untuk mencapai perpajakan yang adil, sederhana, merata baik untuk negara maju maupun berkembang.
“Selama masa kepresidensi Indonesia, kami berharap banyak peristiwa yang akan dilakukan di negara ini dan terutama juga tentu saja, kami melakukan upaya untuk terus mengelola Covid-19. Kami akan dapat menjadi tuan rumah semoga sebagian besar pertemuan dalam pertemuan fisik,” pungkasnya.
Sumber : CNBC Indonesia
WA only
Leave a Reply