Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp 483,91 triliun atau 65% dari pagu Rp 744,77 triliun per 12 November 2021.
Sri Mulyani merinci, realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp 129,30 triliun atau 60,1% dari pagu Rp 214,96 triliun dengan manfaat penggunaan terhadap rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan Pademangan, pembagian paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM. Kemudian biaya perawatan untuk 713.730 pasien, insentif bagi 1,26 juta tenaga kesehatan (nakes) pusat dan santunan kematian bagi 488 nakes, pengadaan 220,14 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 34,71 juta orang.
“Realisasi anggaran di bidang kesehatan mengalami kenaikan kenapa? Sebab waktu 60.000 jumlah pasien dirawat timbulkan dampak belanja negara, tagihannya sekarang datang ke kami ke Kementerian Kesehatan,” tuturnya dalam CEO Networking, Selasa (16/11/2021).
Ia mengatakan pemerintah juga memberikan bansos yang besar melalui program perlindungan sosial terealisasi Rp 139,04 triliun atau 74,5% dari pagu Rp 186,64 triliun meliputi program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18 juta KPM, bantuan sosial tunai (BST) bagi 9,9 juta KPM dan bantuan langsung tunai (BLT) desa bagi 5,62 juta KPM.
Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,96 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 60,46 juta penerima, bantuan UKT bagi 326,38 ribu siswa, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 6,7 juta pekerja, bantuan beras bagi 28,8 juta KPM, sembako PPKM bagi 3,24 juta KPM. “Jadi dalam bantalan sosial, kita berikan subsidi upah pada saat delta varian memukul sangat luar biasa,” tuturnya.
Sementara itu, untuk program dukungan UMKM dan korprasi terealisasi Rp 78,73 triliun atau 48,5% dari pagu Rp 162,4 triliun meliputi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 12,8 juta usaha, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bagi 2,29 juta UMKM dan 36 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 449,25 triliun bagi 5,46 juta debitur. Kemudian subsidi bunga KUR bagi 6,52 juta debitur dan non-KUR bagi 7,27 juta debitur, penyertaan modal negara (PMN) bagi Hutama Karya, Pelindo III, KIW dan Lembaga Pembiayaan Indonesia (LPI) sebesar Rp 23,39 triliun
Untuk program prioritas terealisasi Rp74,39 triliun atau 63,1% dari pagu Rp 117,94 triliun meliputi padat karya K/L bagi 1,26 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI. Sementara untuk realisasi insentif usaha hingga 12 November telah mencapai Rp 62,47 triliun atau setara 99,4% dari pagu Rp 62,83 triliun. “Insentif usaha diberikan kembali tahun ini termasuk yang mendorong permintaan kendaraan mobil dan insentif pajak bagi korporasi,” tuturnya.
Secara terinci, realisasi insentif pajak tersebut meliputi insentif dunia usaha pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan untuk 84.622 pemberi kerja. PPh final UMKM DTP telah dinikmati 132.992 UMKM.
Insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha melalui PPh Pasal 22 Impor dinikmati oleh 9.529 wajib pajak (WP), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 57.621 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 2.607 WP.
Kemudian insentif penurunan tarif PPh badan yang berlaku umum, selanjutnya untuk PPN DTP properti untuk 928 penjual, PPnBM mobil untuk enam penjual, dan PPN DN sewa outlet sudah dinikmati oleh 831 WP sementara Bea Masuk DTP untuk nilai impor Rp 2,68 triliun.
Realisasi Diperkirakan Hanya 95%.
Dihubungi terpisah, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya mengatakan hingga saat ini pemerintah sedang memproses berbagai tagihan yang rencananya akan direalisasikan bulan November-Desember. “Kalau target serapan sampai dengan akhir tahun memang diperkirakan akan mencapai 95%-96%” ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya, Jumat (12/11).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih akan terus memanfaatkan waktu yang tersisa di 2 bulan ini untuk memaksimalkan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sementara untuk mengoptimalkan realisasi anggaran kluster kesehatan yang dipatok Rp 214,96 triliun, kata Made, pemerintah masih menunggu hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap biaya klaim pasien dan tagihan pengadaan vaksin.
Sedangkan kluster untuk perlindungan sosial saat ini pemerintah masih menunggu penyaluran bantuan sosial hingga Desember termasuk penanganan kemiskinan ekstrem. “Untuk program prioritas (pagu Rp 117,94 triliun), saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kegiatan-kegiatan pembayaran yang akan dilaksanakan di bulan Desember,” tuturnya.
Lebih lanjut, untuk kluster dukungan UMKM dan Korporasi pemerintah masih menyelesaikan regulasi dalam rangka pemberian PMN untuk beberapa BUMN.
Sumber : BeritaSatu.com
WA only
Leave a Reply