JAKARTA. Pemerintah memang bertekad melanjutkan sejumlah kebijakan subsidi bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas tahun depan. Lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 414,1 triliun. Hanya saja, pagu anggaran tahun ini jauh dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 744,77 triliun.
Secara lebih rinci, anggaran PEN 2022 ini akan ditebar dalam tiga kelompok. Pertama, perlindungan sosial dengan pagu Rp 154,8 triliun, Kedua, kesehatan Rp 117,9 triliun, Dan ketiga, penguatan pemulihan ekonomi dengan pagu Rp 141,4 triliun.
Adapun, subsidi yang bakal diberikan pemerintah di tahun depan, pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sektor properti selama enam bulan sejak Januari hingga Juni 2022 mendatang.
“PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan telah disetujui Presiden, akan tetapi jumlah besarannya dikurangi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (30/12).
Adapun penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru seharga jual paling tinggi Rp 2 miliar, rencananya hanya akan diberikan insentif PPN DTP sebesar 50%. Lalu, untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, hanya 25%.
Kedua, diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) otomotif. Sesuai usulan Menteri Perindustrian, untuk memperpanjang diskon PPnBM 0% untuk kendaraan di bawah Rp 250 juta.
“Usulan otomotif ini akan terus dibahas karena kami masih perlu pembahasan lebih lanjut,” kata Airlangga.
Ketiga, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3% pada Januari-Juni 2022. Usulan pemerintah, pengajuan perpanjangan tambahan bunga KUR selama enam bulan. Program ini memerlukan anggaran sebesar Rp 5,64 triliun. Dengan catatan, tidak ada migrasi dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat.
Keempat, perluasan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) serta percepatan penyalurannya. Tahun depan, pemerintah menargetkan bisa menyasar 2,75 orang dengan anggaran Rp 3,31 triliun.
Anggaran kurang
Pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran PEN 2022 terlalu kecil dibandingkan tantangan yang semakin kompleks. Ia menilai, anggaran perlindungan sosial dalam PEN tahun depan, idealnya Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun sejalan dengan adanya ancaman inflasi yang bisa menggerus daya beli kelompok yang rentan.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai, jangka waktu insentif PPN untuk sektor properti enam bulan belum cukup. Pembangunan properti butuh waktu minimal delapan bulan.REI meminta agar, stimulus ini mendapatkan relaksasi atau realisasinya sesuai jangka waktu pembangunan properti yakni delapan bulan.
Sumber : Harian Kontan Jumat 31 Desember 2021 hal 2
WA only
Leave a Reply