Kemenkeu: Penurunan Kemiskinan Tak Terlepas dari Kerja Keras PEN

Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari kerja keras program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan kondisi itu bisa terus turun di masa mendatang.

“Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PEN,” ujar Febrio, dilansir dari Antara, Selasa, 18 Januari 2022.

Pada 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah Rp480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021.

Pemulihan ekonomi Indonesia kian kuat di akhir 2021, tercermin dari rilis data kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan kembali dan menyentuh level satu digit, yakni 9,71 persen pada September 2021 dari 10,14 persen pada Maret 2021, sehingga hampir mendekati level pra-pandemi.

Dari segi jumlah, penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 26,5 juta orang, menurun 1,04 juta orang dibandingkan dengan Maret 2021. Maka dari itu, Febrio menegaskan untuk 2022 pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarannya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi.

Tak hanya dari kemiskinan, pemulihan ekonomi yang makin kuat juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan Indonesia, terjadi penurunan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, ia berharap penguatan pemulihan ekonomi akan mampu terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru, serta pekerja yang sempat terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi.

Kinerja sektor ketenagakerjaan ini juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang turut menciptakan lapangan kerja, yakni dalam program PEN yang didesain untuk membantu sektor ketenagakerjaan, seperti kartu prakerja, program prioritas padat karya, dan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor properti yang merupakan padat karya.

“Di 2022, pemerintah melalui program PEN dan lainnya akan terus mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalisasi penyerapan angkatan kerja baru, termasuk pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi,” tutup Febrio.

Sumber : Medcom.id