Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan kembali menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2022. Sehingga utang baru yang ditarik tidak sebesar yang diproyeksikan sebelumnya.
“Kalau kita mampu menurunkan defisit secara signifikan maka kebutuhan pembiayaan tahun ini juga akan jauh lebih menurun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022)
Pada tahun lalu defisit menyusut cukup signifikan akibat lonjakan harga komoditas internasional dan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong penerimaan negara. Dari posisi tertinggi di 2020 sebesar 5,70% terhadap PDB menjadi 4,65% terhadap PDB di 2021.
Realisasi 2021 pun lebih rendah dari yang diasumsikan. Sehingga pemerintah berhasil membatalkan rencana penarikan utang baru sampai Rp 310 triliun.
Tahun ini, dengan asumsi awal defisit 4,85% dari PDB atau Rp 868 triliun, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 991,3 triliun . Secara bruto SBN yang diterbitkan Rp 1.300,1 triliun.
Pada rinciannya SBN bruto meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78-83%. Selanjutnya SBN valuta asing (valas) 11-14% dan SBN ritel 6-8%.
Dengan masih tingginya harga komoditas dan tambahan pemasukan dari segenap kebijakan pajak, mulai dari kenaikan tarif PPN hingga pemberlakuan program pengungkapan sukarela alias tax amnesty jilid II, maka defisit APBN diperkirakan bisa lebih rendah, yaitu 4,3% PDB.
Sri Mulyani meyakini hal tersebut akan menjadi modal pada 2023 mendatang defisit anggaran kembali pada 3% PDB.
“Maka ini tahun 2022 tahun terakhir kita harus mampu tetap dukung perekonomian namun konsolidasi fiskal berjalan cepat dan stabil,” pungkasnya.
Sumber : CNBC Indonesia
WA only
Leave a Reply