JAKARTA, Reformasi pajak akan memunculkan era baru sistem pajak di Indonesia. Pada gilirannya, hubungan antara otoritas dan wajib pajak juga akan terpengaruh.
Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan penerbitan UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) memunculkan era baru sistem pajak dengan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Adanya era baru ini mau tidak mau akan membawa pengaruh pada bagaimana relasi hubungan antara otoritas dan wajib pajak,” ujarnya dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Program D-4 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Kamis (27/1/2022).
Dalam acara ini, Darussalam mengungkapkan 3 aspek yang membawa era baru hubungan otoritas pajak dengan wajib pajak. Pertama, era baru melalui kepatuhan kooperatif. Interaksi dalam kerangka kepatuhan kooperatif memuat kepercayaan, kolaborasi, dan pemenuhan kebutuhan satu sama lain.
Kepatuhan kooperatif menjadi jawaban untuk menghindarkan wajib pajak dari biaya kepatuhan yang meningkat, menjamin kepastian pada saat lingkungan berubah, serta menjadi mekanisme perlindungan hak-hak wajib pajak.
Melalui paradigma kepatuhan kooperatif, perlakuan terhadap tiap wajib pajak dapat disesuaikan dengan tingkat kepatuhannya. Perlakuan terhadap wajib pajak yang tidak ingin patuh harus berbeda dengan wajib pajak yang sudah patuh. Hal ini memunculkan kepastian dan keadilan.
“Jadi, transparansi itu dipertukarkan untuk mendapatkan kepastian,” imbuh Darussalam.
Kedua, era baru melalui simplifikasi. Menurut Darussalam, simplifikasi pajak dapat menjadi upaya untuk mengurangi kompleksitas sistem pajak. Upaya simplifikasi perlu diterapkan dalam Batasan tidak mendistorsi pencapaian tujuan-tujuan pajak.
Darussalam menjabarkan beberapa simplifikasi yang dapat dijalankan antara lain simplifikasi kebijakan pajak; peraturan dan ketentuan pajak; administrasi pajak; serta mekanisme kepatuhan atau interaksi antara wajib pajak, pemungut pajak, dan otoritas pajak.
Berbagai upaya simplifikasi pajak terus dilakukan pemerintah. Dengan adanya UU HKPD, simplifikasi dilakukan dengan pengurangan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Adanya PP 23/2018, sambungnya, pemerintah melakukan simplifikasi pajak untuk UKM. Selain itu, simplifikasi juga dapat terlihat dari implementasi bukti potong unifikasi.
Keempat, era baru melalui teknologi. Pemanfaatan teknologi juga perlu ditekankan untuk membantu menciptakan proses administrasi yang sederhana dan pelayanan terhadap wajib pajak yang lebih baik.
Hingga saat ini, keterlibatan teknologi terus meningkat sehingga memungkinkan sistem pajak untuk beradaptasi mengikuti perkembangan lanskap bisnis dan ekonomi.
Founding and Managing Director of Eksakta Strategic Sutan R.H. Manurung sepakat simplifikasi menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi pajak yang perlu terus dilakukan. Pada saat bersamaan, otoritas juga perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Dalam konteks era baru hubungan otoritas dan wajib pajak, sambungnya, perlu juga peningkatan edukasi dan kesadaran perpajakan. Hal ini akan berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak sehingga mampu mendukung kenaikan tax ratio.
“Apalagi, kontribusi penerimaan pajak dalam total pendapatan negara sangat besar,” kata Sutan.
Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D-4) Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Tri Kunawangsih P. dalam pembukaan webinar ini juga menegaskan besarnya peran penerimaan pajak, terutama dalam masa pandemi seperti sekarang.
Oleh karena itu, hubungan yang tercipta antara otoritas dan wajib pajak juga penting untuk dilihat. Apalagi, pemerintah juga sudah memanfaatkan teknologi agar wajib pajak mendapat kemudahan dari sisi administrasi.
“Dengan adanya kemudahan itu, harapannya wajib pajak dapat patuh dan negara bisa menghimpun pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam acara yang menghadirkan Dosen Tetap FEB Usakti Licke Bieattant sebagai moderator.
Sumber: DDTCNews
WA only
Leave a Reply