JAKARTA, Kementerian Keuangan menegaskan kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta mulai tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ketentuan batasan omzet tidak kena pajak itu dapat dinikmati wajib pajak orang pribadi UMKM. Ketentuan tersebut diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Dengan undang-undang pajak yang baru, UU HPP, usaha mikro kecil kita mendapatkan pembebasan pajak penghasilan untuk yang omzetnya Rp500 juta,” katanya, dikutip pada Minggu (20/2/2022).
Suahasil menuturkan pemerintah memiliki komitmen yang besar untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, dukungan untuk UMKM juga tercermin dalam revisi peraturan perpajakan yang terbaru atau UU HPP.
UU HPP mengatur batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta pada UMKM mulai tahun pajak 2022. Dengan ketentuan tersebut, UMKM yang omzetnya hingga Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.
Jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.
Suahasil menambahkan pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang telah terjadi sejak tahun lalu. Menurutnya, salah satu kunci penting pemulihan ekonomi tersebut adalah membaiknya bisnis para UMKM.
Dalam konteks tersebut, APBN akan memberikan berbagai dukungan kepada pemulihan UMKM seperti melalui skema bantuan pembiayaan ultra mikro (UMi), yang 90% penerimanya dari kelompok usaha perempuan.
Dia mengaku senang kinerja penyerapan UMi mampu menjangkau 5,4 juta penerima dan berharap angka itu terus meningkat di masa mendatang.
“Pemulihan ekonomi kami jalankan dengan mendorong usaha mikro kecil dan juga memastikan penyerapan tenaga kerja untuk mendistribusikan pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat dari kegiatan beraktivitas usaha,” tutur Suahasil.
Sumber: DDTCNews
WA only
Leave a Reply