JAKARTA. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% sejak 1 April 2022 bakal memukul konsumsi masyarakat terutama, masyarakat kelas menengah. Untuk itu, pemerintah diharapkan memperluas bantuan sosial (bansos) untuk memperkuat daya beli agar pemulihan ekonomi tak terhambat.
Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, saat Covid-19 pada tahun 2020, pendapatan kelas menengah, terutama menengah bawah, mengalami tekanan yang dalam dibandingkan dengan rerata nasional. Saat itu, pengeluaran masyarakat mengalami kontraksi hingga 5,22% year on year (yoy).
Sementara itu, saat ekonomi Indonesia mulai pulih akibat pandemi Covid-19 sejak akhir tahun lalu, rerata konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan sekitar 3,2% yoy. Sayangnya, konsumsi dari kelompok menengah bawah, yaitu masyarakat kelompok pengeluaran 50% hingga 70%, masih jauh di bawah rerata nasional.
Artinya, kelompok menengah bawah ini belum pulih sepenuhnya. “Lalu PPN 11%, kalau menurut perhitungan kami, akan membebani kelompok menengah ini sebesar 5,5%-5,7%,” kata Teguh kepada KONTAN, Senin (4/4).
Dengan pertimbangan itulah Teguh usul agar pemerintah memperluas bansos, terutama bagi masyarakat kelas menengah, yakni ke kelompok 50% hingga 70% tersebut. Sebab selama ini, bansos masih terbatas pada kelompok masyarakat 40% termiskin.
Salah satu bansos yang bisa diperluas pemerintah, yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pemerintah memberikan BSU pada tahun pada tahun 2020 dan 2021 lalu. Bantuan ini berdampak pada kenaikan konsumsi kelas menengah.
“Pemerintah sudah melakukan pemberian bantuan sosial untuk kelompok menengah ini melalui BSU. Bantuan ini sangat efektif untuk mempertahankan konsumsi. Mungkin cakupannya perlu diperluas,” kata Teguh.
Hanya BSU saat ini masih terkendala data. Namun, pemerintah bisa memanfaatkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dari data itu, nantinya pemerintah bisa memperluas pemanfaatan data-data lainnya untuk memperluas BSU.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, selain BSU, pemerintah telah menyalurkan bansos berupa Kartu Prakerja yang menyasar kelas menengah. “Kartu Prakerja kami evaluasi dua tahun beturut-turut dan hasilnya sangat memuaskan. Kami akan teruskan program ini dan ini ada di kelas menengah,” tambah dia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Suryo Utomo menyebut kebijakan PPN bersifat dinamis. Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan tersebut nantinya.
Sumber : Harian Kontan Selasa 05 April 2022 hal 2
WA only
Leave a Reply