Hasil SUN Tinggi Khusus bagi Peserta Tax Amnesty

JAKARTA. Pemerintah kembali menerbitkan surat utang negara (SUN) bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Penerbitan ini dengan cara pembelian langsung alias private placement.

Ada dua seri yang diterbitkan. Pertama, seri FR0094 berdenominasi rupiah sebesar Rp 351,16 miliar dengan yield yang ditawarkan 6% untuk tenor enam tahun.

Nilai transaksi ini lebih besar dari penawaran sebelumnya pada 25 Februari 2022 yang hanya mencapai sekitar Rp 46,35 miliar. Saat itu imbal hasil sebesar 5,6% per tahun.

Kedua, seri USDFR0003 berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 5,33 juta dengan yield 3,65% dan tenor 10 tahun. Imbal hasil ini juga lebih tinggi ketimbang sebelumnya yakni yang sebesar 3% per tahun.

Pemerintah juga telah menerbitkan sukuk seri PBS035 sebesar Rp 25,6 miliar dalam denominasi rupiah dengan tenor 20 tahun. Adapun imbal hasil atau yield yang pemerintah tawarkan sebesar 6,75%.

Dengan demikian, sejak awal tahun pemerintah telah menerbitkan surat utang dalam tiga periode untuk menampung dana Tax Amnesty II. Artinya, pemerintah masih akan menerbitkan surat utang dalam tujuh periode lagi hingga akhir tahun 2022.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman menyatakan bahwa tidak ada target khusus dalam transaksi private placement tersebut. Kebijakan tersebut hanya menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan dari wajib pajak selaku investor.

Tentu, “Dengan tetap mempertimbangkan strategi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” sebutnya kepada KONTAN, beberapa waktu lalu.

Sebagai gambaran, hingga hingga Jumat (22/4), Tax Amnesty II telah diikuti oleh 39.213 wajib pajak dengan 45.052 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), setoran pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 7,10 triliun dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp 69,95 triliun.

Secara terperinci, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi aset oleh wajib pajak mencapai Rp 60,20 triliun. Sementara itu, deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 5,20 triliun. Adapun harta yang diinvestasikan telah mencapai Rp 4,54 triliun.

Selain menempatkan pada surat utang, peserta Tax Amnesty juga memiliki pilihan untuk menempatkan dananya secara langsung di 332 sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan energi baru terbarukan (EBT) maupun pendukungnya. Hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KMK.010/2022, yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 24 Februari 2022 lalu.

Tingkatkan yield

Analis Makroekonomi Bank Danamon Irman Faiz menilai, pemerintah perlu meningkatkan yield dari obligasi negara yang ditawarkan pada penawaran ke depan. Hal ini untuk menjaga daya tarik obligasi domestik.

“Ini seiring dari sisi likuiditas global yang akan terus melambat, sehingga aliran masuk modal asing akan terbatas. Sedangkan di dalam negeri, inflasi secara perlahan meningkat,” ujar Faiz kepada KONTAN, Jumat (22/4). Apalagi, BI pada tahun ini akan mulai meningkatkan suku bunga acuan.

Menurut perkiraannya, pada tahun ini pemerintah bisa menaikkan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun menjadi kisaran 7,2%.

Ekonom Core Yusuf Rendy memperkirakan bahwa pemerintah berpotensi mengerek imbal hasil surat utang negara. Hal ini seiring dengan dorongan inflasi global dan kenaikan suku bunga acuan negara-negara maju yang memicu arus modal asing dari pasar keuangan negara berkembang.

Namun, dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah panjang, maka Yusuf memperkirakan peningkatan imbal hasil obligasi negara akan berada di level moderat. “Jadi peluang kenaikan imbal hasilnya sekitar 1% dari posisi saat ini. Jika posisi imbal hasil saat ini sekitar 6%, maka akan meningkat menjadi di kisaran 7%,” tandas Yusuf.

Sumber : Harian Kontan Sabtu 23 April 2022 hal 2