Adapun, realisasi tersebut telah disalurkan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 15,2 triliun, realisasi ini baru 12,42% dari total alokasi Rp 122,5 triliun.
Menurutnya penanganan Kesehatan tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran klaim dan insentif nakes, serta insentif perpajakan vaksin atau alkes dan penanganan Covid-19 melalui dana desa.
Untuk klaim pasien sudah digunakan sebesar Rp 11,6 triliun, insentif tenaga kesehatan mencapai Rp 1,59 triliun, insentif perpajakan kesehatan mencapai Rp 1,2 triliun dan dana desa untuk penanganan Covid-19 mencapai 800 triliun.
“Realisasi penanganan kesehatan masih lebih rendah atau sangat rendah dari alokasi anggarannya. Kami berharap ini masih bisa dijaga dengan tidak terjadi outbreak dari pandemi Covid-19,” jelasnya.
Kemudian, untuk perlindungan sosial (perlinsos) realisasinya sudah mencapai Rp 51,09 triliun, atau setara 33% dari alokasi anggaran sebesar Rp154,7 triliun. Anggaran perlinsos ini digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan rentan, serta penanganan kemiskinan ekstrem.
Program perlinsos telah disalurkan untuk PKH sebesar Rp 14,24 triliun yang diberikan kepada 10 juta KPM, kartu sembako Rp 18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, BLT minyak goreng realisasinya mencapai Rp 6,1 triliun yang diberikan kepada 20,3 juta KPM, BLT desa mencapai Rp 8 triliun kepada 6,5 juta keluarga.
Kemudian, bantuan tunai PKL dan Warung Nelayan Rp 1,6 triliun untuk 991.000 PKL dan 880.000 nelayan dan kartu pra kerja Rp 2,4 triliun yang mencakup 665.600 orang.
Terakhir, direalisasikan untuk pungutan pemulihan ekonomi baru Rp 14,48 triliun atau 8,1% dari alokasi anggaran sebesar Rp 178,32 triliun. Alokasi anggaran pada klaster ini difokuskan untuk penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas.
Dia memerinci, realisasi ini digunakan untuk program pariwisata Rp 190 miliar, ICT Rp 0,85 triliun, dukungan UMKM mencakup subsidi bunga dan IJP mencapai Rp 8,14 triliun dan insentif perpajakan Rp 5,2 triliun.
Sumber : DDTCNews
WA only
Leave a Reply