Pajak Karbon, Cukai Plastik dan Bea Materai Digital Ditunda, Ini Kata Ekonom

JAKARTA – Pemerintah menunda dua pemungutan pajak baru. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah sedang dihadapkan oleh risiko global dan domestik.

Teranyar adalah penundaan pelaksanaan pajak karbon, setelah sebelumnya rencana pemungutan cukai plastik dan minuman berpemanis juga ditunda. Selain itu, masih ada rencana pengenaan Bea Meterai sebesar Rp 10.000 bagi platform digital atas transaksi  e-commerce untuk pembelian diatas Rp 5 juta yang juga ditunda.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penundaan beberapa kebijakan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, masih kuatnya kas penerimaan negara.

Dia menambahkan, saat ini pos penerimaan pajak relatif baik disumbang oleh proses pemulihan ekonomi yang berlanjut dan pertumbuhan dari harga komoditas yang tengah mengalami tren peningkatan.

Kedua, pemerintah benar-benar memastikan beberapa kebijakan yang akan diterapkan tersebut akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

“Untuk hal yang kedua memang penerapan pajak karbon perlu dipastikan agar tidak hanya memberikan dampak kepada lingkungan tetapi juga perlu diukur dampaknya ke konsumen,” jelas Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (26/6).

Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipastikan kebijakan dari pajak karbon itu sendiri sudah mengakomodir dampak kepada lingkungan dan konsumen.

Sementara itu, di luar kebijakan pajak karbon, pengenaan cukai plastik dan juga minuman berpemanis menurutnya perlu dipastikan terlebih dahulu momentum pengenaannya sudah tepat dilakukan saat ini atau tidak.

Mengingat, kedua barang tersebut merupakan barang yang digunakan luas oleh masyarakat, bahkan untuk plastik ini juga digunakan oleh UMKM, sehingga perlu pertimbangkan bagaimana agar kemudian penerapan cukai plastik dan minuam berpemanis tersebut tidak ataupun berdampak kecil terhadap kelangsungan pelaku UMKM.

Sumber : KONTAN.CO.ID