Melihat Kelanjutan Windfall Komoditas di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Global

JAKARTA. Ketidakpastian global membawa risiko baru, kendati, Indonesia mendapatkan rezeki nomplok dari windfall komoditas. Namun saat ini, harga sejumlah komoditas energi dan pangan mulai melandai disebabkan melemahnya permintaan dan kekhawatiran terjadinya resesi.

Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan, Indonesia akan menikmati berkah harga komoditas (windfall) sampai dengan masih terjadi disrupsi pasokan global akibat perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan.

“Walaupun melandai, tetapi jika harga komoditas tetap tinggi seperti sekarang ini, Indonesia akan tetap dapat windfall dan penerimaan perpajakan tetap tinggi, baik dari pajak ekspor, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh),” ujar Iskandar kepada Kontan.co.id, Senin (18/7).

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, untuk merespons volatilitas harga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap konsisten sebagai shock absorder. Selain itu, di saat harga komoditas tinggi juga menjadi momentum untuk penguatan buffer sebagai antisipasi ketidakpastian.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengakan bahwa batubara dan crude palm oil (CPO) merupakan komoditas penyumbang utama dari windfall komoditas, sehingga apabila kenaikan dari dua komoditas tersebut berlanjut maka dampak ke windfall akan berlanjut dan ekspor akan tetap tinggi.

Sementara itu, apabila komoditas migas yang meningkat, maka menurutnya hal tersebut akan memberikan tekanan dari sisi inflasi dan postur fiskal.

“Sejauh ini pergerakan komoditas masih tinggi dan baru rebound sedikit dari penurunan di minggu lalu dan nampaknya masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan,” kata Riefky.

Sebagai bentuk antisipasi, Riefky meminta kepada pemerintah untuk fokus dalam menangani inflasi, terutama yang ditimbulkan oleh imported goods (barang impor) seperti migas dan bahan baku akibat tingginya biaya produksi. Selain itu, perlindungan masyarakat miskin dan rentan terhadap daya beli masyarakat juga perlu terus menjadi fokus pemerintah.

Sumber: Kontan.co.id