Ekonom Ini Nilai APBN Diinjak-injak, Simak Penjelasannya

Jakarta. Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini, menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sisi pengeluaran harus dikelola dengan baik.

Namun, Didik melihat kinerja APBN tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal itu tercermin dari APBN yang terus digenjot dari sisi pengeluarannya, misalnya anggaran bantuan sosial (Bansos) yang terus meningkat. Untuk tahun 2024 mencapai Rp 496 triliun.

“Kita punya masalah APBN itu diperkosa, diinjak-injak dari sisi pengeluaran. Mau Bansos Rp 496 triliun, belum bayar utang Rp 500 triliun, pendidikan 20 persen (dari APBN) Rp 600 triliun, transfer daerah itu Rp 800 triliun. Mau tambahan apalagi?,” kata Didik dalam Diskusi Universitas Paramadina ‘Masalah APBN, Utang dan Tax Rativo Rendah. PR Presiden Yang Akan Datang’, Senin (5/2/2024).

Ia khawatir APBN dipolitisasi, dan dimanfaatkan oleh kalangan tertentu. Apalagi tahun ini memasuki tahun Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden. Oleh karena itu, Didik menyarankan agar pengeluaran APBN dikontrol.

“Jadi sisi pengeluaran diperkosa, memang kalau tidak ada kontrol yang layak dari para akademisi. Jadi, politik itu membikin kerajaan dan memaksimumkan budget dikeruk semua, jadi harus ada yang rasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Didik juga mengingatkan kepada masyarakat agar kritis dalam memilih pemimpin selanjutnya. Jangan mudah termakan dengan janji-janji.

“Jadi, janji-janji Presiden, itu mau gini mau itu dari mana uangnya itu pertanyaan yang harus kritis,” ujarnya.

Selain itu, Didik juga menyoroti bahwa Tax ratio Indonesia pertumbuhannya tidak signifikan seperti negara lainnya yang tembus hingga puluhan persen.

“Dan kita punya masalah selain diperkosa di pengeluaran, seret di penerimaan. Dibandingkan dengan Denmark tax rationya 41 persen, kalau negara OECD 32 persen rata-rata itu terlalu jauh ya,” ujarnya.

“Bandingkan aja dengan Filipina yang dianggap ekonominya di belakang kita itu sudah 14-15 persen, Singapura merendahkan tarif pajaknya tapi tetap tax rationya cukup tinggi,” tambahnya.

Sumber : liputan6.com