Target Pembiayaan APBN Kembali Naik

Ekonom soroti besarnya SiLPA di tengah penarikan utang yang masih berlanjut.

JAKARTA. Pemerintah menaikkan outlook target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp 734,3 triliun, lebih tinggi dari pagu awal APBN Rp 689,1 triliun. Kenaikan ini dilakukan di tengah strategi penarikan utang lebih awal (front loading) untuk mengantisipasi gejolak pasar, meski saat bersamaan pemerintah masih mengantongi saldo kas yang besar.

Menilik outlook Laporan Semester I-2026, target pembiayaan APBN dinaikkan jadi 106,6% dari pagu awal. Hingga semester pertama 2026, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp 452 triliun, atau sekitar 65,6% dari target awal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, strategi front loading ditempuh sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian pasar keuangan pada awal tahun. Namun, kondisi pasar obligasi yang tetap stabil membuat pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi pembiayaan pada semester kedua.

“Itu strategi front loading tadinya, karena kami takut terkena efek ketidakpastian di pasar. Tapi ternyata tidak, bond market tetap stabil, appetite ke surat utang tetap tinggi,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah juga masih memiliki ruang kas yang cukup besar melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 255 triliun. Dus, kebutuhan pembiayaan tidak perlu dilakukan secara agresif.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menambahkan, pemerintah tetap mempertahankan strategi pembiayaan yang didominasi instrumen berdenominasi rupiah.

Sekitar 70%-75% kebutuhan pembiayaan dipenuhi dari pasar domestik, sedangkan 25%-30% berasal dari instrumen valuta asing, baik melalui SBN valas maupun pinjaman luar negeri. Pemerintah juga masih memiliki kuota penerbitan global bond sebesar US$ 3 miliar, termasuk penerbitan Panda Bond di pasar China.

Kendati demikian, kenaikan target pembiayaan memunculkan sorotan. Alasannya, pemerintah masih mencatat Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai sekitar Rp 255,5 triliun.

Paradoks fiskal

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan pembiayaan di tengah besarnya SiLPA mencerminkan paradoks dalam pengelolaan fiskal. Menurutnya, strategi front loading tepat untuk mengantisipasi ketidakpastian global, tetapi tetap harus memperhitungkan biaya pendanaan.

“Kalau melihat kondisi fiskal saat ini, ada satu paradoks yang perlu menjadi perhatian. Di satu sisi, pemerintah melakukan front loading pembiayaan dengan cukup agresif. Namun di sisi lain, pemerintah juga mencatat SiLPA dalam jumlah besar,” ujar Yusuf, Minggu (12/7).

Yusuf mengingatkan, dana hasil penerbitan utang yang belum terserap tetap menimbulkan beban bunga atau negative carry. Menurutnya, besarnya SiLPA menunjukkan tantangan utama pemerintah saat ini bukan lagi mencari sumber pembiayaan, melainkan mempercepat penyerapan anggaran agar dana yang telah dihimpun segera mengalir ke perekonomian.

Karena itu, pada semester dua, pemerintah sebaiknya lebih selektif menarik utang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kas riil. Yusuf juga menilai, pemanfaatan sebagian SAL secara terukur dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru ketika biaya pendanaan masih tinggi.

Senada, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, strategi pembiayaan pemerintah tetap perlu dijalankan secara konservatif di tengah ketidakpastian global.”Pemerintah sebaiknya menggunakan strategi yang tetap konservatif mengingat kondisi eksternal masih volatil. Penarikan utang juga jangan sampai mengganggu likuiditas domestik yang ujungnya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,” kata David.

Menurut David, front loading memang tepat saat pasar berpotensi bergejolak. Tapi, ketika kondisi pasar stabil dan kas pemerintah masih memadai, penarikan utang agresif jadi kurang efisien.

David juga menyarankan pemerintah memanfaatkan global bond, termasuk Panda Bond, secara oportunistik. Sementara pembiayaan tetap bertumpu pada SBN berdenominasi rupiah untuk meminasi risiko nilai tukar, serta memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik dalam jangka menengah.

Strategi pembiayaan yang terukur dinilai penting menjaga stabilitas fiskal, kepercayaan pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Harian Kontan Senin 13 Juli 2026 hal 2