Pajak Penghasilan 7,54 Juta Kelas Menengah Bakal Ditanggung Pemerintah pada 2027

Pemerintah menargetkan sebanyak 7,54 juta orang pekerja pada sektor formal masuk ke cakupan penerima insentif Pajak Penghasilan pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).

Untuk diketahui, insentif fiskal ini rencananya menjadi salah satu dari deretan Stimulus Ekonomi 2027. Pembebasan pajak karyawan berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan ini diperluas ke seluruh sektor usaha, dari sebelumnya sektor padat karya dan pariwisata saja.

“Soal PPh DTP kebanyakan sektor formal. Itu, kan [yang berpenghasilan] di bawah Rp10 juta. Targetnya itu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawa di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pemerintah berencana untuk menyalurkan insentif pajak ini sepanjang Januari—Desember 2027. Pembebasan PPh 21 kepada pekerja sektor formal ini diharapkan menjadi insentif bagi kelas menengah.

Sebab, pemerintah sudah menyiapkan stimulus lain untuk pekerja berpenghasilan di bawah upah minimum yakni Rp3,5 juta per bulan. Stimulus yang disalurkan yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk total tiga bulan pada kuartal IV/2026.

“[Insentif kelas menengah itu] yang PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta,” ujar Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kemenko Perekonomian menybeut insentif PPh 21 DTP masih dalam tahap perincian lebih lanjut dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak hanya itu, penghitungan insentif ini turut dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ihwal dampaknya kepada penerimaan negara.

Meski diperluas ke seluruh sektor, pembebasan pajak karyawan tahun depan masih akan mengacu kepada skala prioritas yakni padat karya seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik serta pariwisata.

Adapun, terdapat sejumlah stimulus lain di luar PPh 21 DTP yang rencananya disalurkan pada 2027.

Berikut daftar stimulus ekonomi yang berencana disalurkan pada 2027:

1. Program Magang Nasional untuk 150.000 pencari kerja/lulusan baru mulai April 2027;
2. Program Vokasi Nasional untuk 300.000 peserta selama Januari-Desember 2027;
3. Tambahan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja terkenan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Kenaikan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp54 juta per tahun;
5. Perluasan cakupan bebas pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulai yakni dari awalnya emas kadar 99,9%;
6. Relaksasi iuran JKK dan JKM dengan diskon iuran 50% untuk pekerja bukan penerima upah;
7. PPN DTP perumahan;
8. KPR bersubsidi MBT dengan bunga tetap 6%.

Sumber : bisnis.com