Ditjen Pajak Pantau Flexing Warga di Medsos: Itu Informasi buat Kami…

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memantau aktivitas masyarakat di media sosial, termasuk unggahan yang memperlihatkan gaya hidup mewah atau flexing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, unggahan tersebut dapat menjadi informasi awal bagi DJP untuk menelusuri kesesuaian antara harta yang dimiliki seseorang dan penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Sebetulnya itu merupakan informasi buat kami, tapi pasti kami teliti lebih lanjut. Kalau kami kira-kira datanya cuma flexing–flexing, pasti kita lihat dulu. Kita lihat SPT-nya dia seperti apa, berapa sih penghasilan dia, kira-kira dia sudah lapor belum dia punya harta itu,” ujar Inge dalam podcast Filonomics Kompas.com dilansir Senin (9/11/2026).

Inge mengatakan, informasi mengenai flexing di media sosial kerap menjadi perhatian masyarakat dan diteruskan kepada pihak pajak.

Menurut dia, informasi tersebut akan diteliti lebih lanjut dengan membandingkan unggahan di media sosial dan data perpajakan orang yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, DJP tidak serta-merta mempersoalkan seseorang yang memamerkan mobil mewah atau barang bernilai tinggi di media sosial.

Apabila harta tersebut sudah dilaporkan dalam SPT dan sesuai dengan penghasilan yang bersangkutan, DJP tidak mempermasalahkannya.

“Kalau ternyata dia memang sudah lapor, dia punya mobil mewah, dia berfoto flexing, bukan flexing namanya, itu punya dia. Ya sudah, ya biarkan saja. Itu memang dia sudah dilaporkan,” kata Inge.

Inge mengatakan, pemantauan media sosial menjadi salah satu kegiatan rutin tim DJP.

Pemantauan dilakukan setiap hari, bahkan analisis terhadap isu yang beredar di media sosial dapat dilakukan secara real time.

Ia mengibaratkan pemantauan tersebut seperti kegiatan rutin yang dilakukan beberapa kali dalam sehari.

Informasi yang ditemukan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan meneliti data perpajakan.

Selain unggahan di media sosial, DJP juga menggunakan data dari berbagai pihak untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak.

Data tersebut antara lain berasal dari perbankan, kepemilikan kendaraan, notaris, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Data dari pihak ketiga itu kemudian dibandingkan dengan laporan dalam SPT Tahunan, termasuk penghasilan, harta, dan utang wajib pajak.

Sumber : kompas.com