JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Singapura tengah menjajaki kerja sama pertukaran data untuk mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara, khususnya transfer pricing dan manipulasi faktur perdagangan atau misinvoicing.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat kepatuhan perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi di kedua negara sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan negara akibat manipulasi transaksi.
“Danantara Sumber Daya Indonesia, di situ juga ada hub dan platform untuk merekonsiliasi semua data yang terkait dengan ekspor-impor dari komoditas Indonesia, ekspor khususnya,” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jumat (13/11/2026).
Salah satu bentuk kerja sama yang dibahas adalah pertukaran data perpajakan antara Indonesia dan Singapura.
Dengan mekanisme tersebut, otoritas pajak di kedua negara diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih memadai terkait transaksi perusahaan lintas batas.
Selain pertukaran data, pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Platform tersebut disiapkan untuk mengintegrasikan dan merekonsiliasi data ekspor-impor komoditas Indonesia.
Bimo mengatakan Direktorat Jenderal Pajak turut terlibat dalam proses rekonsiliasi tersebut untuk mengidentifikasi potensi manipulasi nilai transaksi perdagangan.
“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing. Termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” jelasnya.
Menurut Bimo, praktik transfer pricing dan misinvoicing menjadi perhatian karena transaksi lintas negara dapat dimanfaatkan untuk menggeser keuntungan atau melaporkan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Akibatnya, potensi penerimaan pajak Indonesia sebagai negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung dapat berkurang.
Kerja sama tersebut nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.
Selain Direktorat Jenderal Pajak, pembahasannya juga melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.
Bimo sebelumnya mengungkapkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan niat untuk membahas sejumlah persoalan bersama Indonesia, termasuk transfer pricing dan misinvoicing.
Sumber : kompas.com

WA only
Leave a Reply