Masyarakat kelas menengah berpotensi menanggung berbagai jenis pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pajak tersebut tidak hanya berasal dari penghasilan yang diterima setiap bulan, tetapi juga dari aktivitas konsumsi, kepemilikan aset, hingga transaksi investasi.
Berdasarkan riset KONTAN, selama ini banyak jenis pajak pusat maupun daerah yang ditanggung kelompok kelas menengah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jadi jenis pajak yang paling dekat dengan pekerja kelas menengah. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, hingga tunjangan hari raya (THR).
Masyarakat kelas menengah yang memiliki usaha sampingan juga berpotensi dikenakan PPh atas penghasilan usaha. Simpanan deposito, dividen dari investasi saham, serta keuntungan dari transaksi saham di bursa efek juga terkena pajak.
Lalu ada pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, mulai dari pembelian pakaian, perangkat elektronik, perabot rumah tangga, hingga penggunaan jasa tertentu.
Untuk barang yang masuk kategori mewah, ada pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sementara aktivitas mengisi bahan bakar kendaraan juga berkaitan dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, PPh Pasal 21 dan PPN secara langsung memengaruhi pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat. Sementara, batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah lama tidak disesuaikan dan turut jadi persoalan.
Sementara, PPN membebani masyarakat melalui berbagai transaksi konsumsi sehari-hari. “Karena kelompok menengah umumnya menghabiskan porsi cukup besar dari pendapatan untuk konsumsi, beban PPN yang tersebar di banyak transaksi akhirnya jadi cukup signifikan,” ujar Yusuf, Rabu (4/11).
Direktur Eksekutif IEF Research Institute Arianwan Rahmat menambahkan, beban pajak kelas menengah bukan hanya terletak pada besarnya pungutan, tetapi juga posisi kelompok tersebut dalam kebijakan perlindungan sosial.
Kelas menengah berada di posisi rentan karena dianggap terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum cukup mapan untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Alhasil, ruang keuangan kelas menengah makin terbatas ketika harus memenuhi kewajiban pajak sekaligus mempertahankan konsumsi rumah tangga.
Sementara itu menurut Yusuf, pemerintah memang telah menyediakan sejumlah insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun cakupan insentif yang terbatas dan sementara, membuat manfaatnya belum dirasakan seluruh kelompok kelas menengah.
Sumber : Harian Kontan

WA only
Leave a Reply