Agar Dinamisasi Pajak Akhir 2026 Tak Berujung Ijon

JAKARTA. Pemerintah memberlakukan dinamisasi angsuran pajak sebagai salah satu cara untuk mengamankan target penerimaan yang masih tersisa Rp514 triliun pada November-Desember 2026. Berbagai kalangan mewanti-wanti agar dinamisasi dilakukan sesuai kondisi riil wajib pajak dan tidak bergeser ke praktik ijon.   

Untuk diketahui, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2026 lalu sudah mencapai Rp1.796,8 triliun. Realisasi ini sudah 76,2% dari target APBN Rp2.357,7 triliun dan tumbuh hingga 23,2% (YoY).

Hanya saja, berdasarkan outlook yang diterbitkan pertengahan tahun ini, otoritas fiskal memproyeksikan hanya mampu mengumpulkan 98% dari target sampai dengan penghujung 2026 alias shortfall Rp46,9 triliun.

Shortfall yang melebar dapat memicu defisit APBN kian melebar dari proyeksi yang sudah mencapai Rp734,3 triliun (2,85% terhadap PDB) dari target awal Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB).

Upaya dinamisasi pun menyasar wajib pajak usaha yang mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi. Apabila mengacu pada data APBN hingga akhir bulan lalu, terdapat enam sektor yang dinilai mengalami pertumbuhan sebagaimana terlihat pada kinerja setoran pajaknya seperti perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, pengangkutan dan pergudangan, konstruksi dan real estat, serta jasa perusahaan.

Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak sampai dengan Oktober yaitu Rp443,2 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 24,5% (YoY). Sementara itu, perdagangan dan pertambangan mencatatkan dua pertumbuhan paling tinggi yakni masing-masing 36,9% (YoY) dan 39,7% (YoY).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan, dinamisasi merupakan upaya penyesuaian besaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berdasarkan perkembangan kegiatan usaha atau peningkatan peredaran usaha wajib pajak.

Angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran tersebut nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam penghitungan PPh terutang pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan, upaya dinamisasi dilakukan seiring dengan peningkatan aktivitas dan pertumbuhan usaha, sehingga terdapat potensi peningkatan penghasilan yang pada akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya jumlah PPh terutang dalam tahun pajak bersangkutan.

“Oleh karena itu, penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 melalui mekanisme dinamisasi untuk angsuran yang dibayarkan pada bulan November dan Desember dimaksudkan agar pembayaran pajak dilakukan secara lebih proporsional sesuai dengan perkembangan kondisi usaha wajib pajak,” terang Inge kepada Bisnis, Senin (16/11/2026).

Penerimaan Pajak per Sektor Usaha (s.d 31 Oktober 2026)Rp triliun % YoY
Perdagangan452,536,9
Industri Pengolahan443,224,5
Pertambangan197,539,7
Pengangkutan dan Pergudangan76,514,6
Konstruksi dan Real Estate69,319,2
Jasa Perusahaan56,116,5
Sumber: APBN KiTa Kemenkeu

Menurut Inge, dinamisasi ini juga dapat membuat beban pembayaran pajak tidak menumpuk dalam jumlah besar pada saat pelunasan pajak tahunan.

Hanya saja, dia menegaskan bahwa pelaksanaan dinamisasi PPh pasal 25 pada dua bulan terakhir 2026 ini tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak.

“Pelaksanaan dinamisasi PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dinamisasi memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang jelas sehingga tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak,” pungkasnya.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama menilai imbauan dinamisasi terbuka untuk dijalankan. Syaratnya apabila wajib pajak memang mencatatkan pertumbuhan usaha yang baik, kinerja laba yang positif, dan tidak terdapat potensi lebih bayar di akhir tahun.  

Siddhi menegaskan bahwa pembayaran lebih cepat itu bukan uang hilang, karena nantinya menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.  Namun, dia mewanti-wanti bahwa acuan pertumbuhan berdasarkan sektor usaha tidak berarti terjadi secara sama rata untuk seluruh wajib pajak.

“Kinerja di dalam satu sektor bisa sangat beragam: ada yang marginnya tertekan, atau arus kasnya ketat menjelang akhir tahun. Karena itu, pendekatan sebaiknya tidak disamaratakan per sektor. Akan lebih tepat dilakukan secara selektif, berbasis data aktual masing-masing wajib pajak, melalui dialog yang konstruktif,” terang Siddhi kepada Bisnis.

Di sisi lain, Siddhi juga menilai dinamisasi sekiranya dapat dimaknai secara dua arah. Bagi wajib pajak yang likuiditasnya  kurang lancar, atau yang secara nyata berpotensi mengalami lebih bayar dalam SPT tahunan, juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan dinilai secara objektif sesuai kondisi aktualnya.

“Dengan demikian, secara keseluruhan besaran angsuran dapat semakin mencerminkan kemampuan dan kondisi riil wajib pajak,” kata Siddhi.

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga memandang bahwa dunia usaha pasti memiliki perspektif berbeda-beda meski dalam sektor yang sama.

Secara umum, Prianto menyebut pengusaha sektor SDA berpeluang mengalami peningkatan pendapatan seiring dengan kenaikan harga komoditas. Akan tetapi, sektor usaha yang tidak mencatatkan kinerja sebaik sektor SDA, berpeluang untuk mengalami kondisi berbeda.

Untuk itu, dinamisasi bisa saja berlaku dua arah, yakni menambah atau mengurangi angsuran PPh tergantung kondisi usahanya.  

“Bisa saja dia justru mengajukan pengurangan angsuran. Kalau perlu, wajib pajak sengketa, tetapi kalau ketidakpastian tinggi bisa di-close sampai di sini diikuti saya dengan bayar pokok. Jadi akan beragam tanggapan pelaku usaha,” papar Prianto kepada Bisnis.

DJP pun memastikan bahwa ada beberapa taktik lain di luar ‘ijon’ yang sudah disiapkan untuk mengamankan target pajak yang masih sisa Rp500 triliun lebih itu. Pertama, mengoptimalkan penerimaan tambahan dari pajak berupa Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) dalam rangka Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT).

Tambahan penerimaan pajak ini didapatkan dari top-up tax bagi entitas grup perusahaan multinasional (PMN) yang beroperasi di Indonesia, namun masih dikenai pungutan pajak di bawah tarif efektif GMT 15%.

Kedua, optimalisasi penerimaan pajak ekonomi digital melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) serta pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 bagi pengusaha melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

Ketiga, penghapusan sanksi administrasi (PSA) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.71/2026 dan turunannya Keputusan Dirjen Pajak (Kepdirjen) No.239/PJ/2026. Wajib pajak bisa mendapatkan PSA sampai dengan 100% apabila melunasi seluruh utang pokoknya sampai dengan akhir 2026.

Keempat, DJP dapat melakukan pengawasan serta imbauan untuk pembetulan. Salah satunya melalui email blast kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terindikasi menghapus bukti potong.

Seberapa Besar Peluang ‘Ijon’?

Menurut Kepala Riset Perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, risiko ijon pajak masih akan terjadi terutama di tingkat kantor pajak selama proyeksi penerimaan masih di bawah target.

“Selama proyeksi realisasi penerimaan pajak di kantor-kantor pajak masih di bawah targetnya, risiko ijon pajak tidak bisa dihindari,” katanya kepada Bisnis.

Fajry memproyeksikan masih ada risiko penerimaan pajak tak sampai dengan outlook Rp2.310,8 triliun. Dia memperkirakan realisasi penerimaan pajak 2026 dalam rentang 97%, atau di bawah outlook yakni 98%, sampai dengan 100,3% alias melampaui target APBN.

Hanya saja, Fajry menilai risiko shortfall tahun ini tidak akan separah 2025 yaitu sebesar Rp271,7 triliun.

Bagi wajib pajak, terang Fajry, praktik ijon di akhir tahun bak ‘sudah jatuh tertimpa tangga’. Apalagi mengingat pencairan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi sudah diperketat. Baru belakangan ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk merelaksasi pencairan bagi UMKM dan padat karya.

Fajry juga melihat ijon pajak tidak urgent pada tahun ini secara makro, mengingat defisit APBN masih amat terjaga yaitu 1,47% terhadap PDB sampai Oktober lalu.

“Kalaupun ada praktik ijon, lebih karena kepentingan dari kantor-kantor pajak untuk mencapai targetnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet meluruskan bahwa ada perbedaan antara dinamisasi yang berbasis kinerja usaha dan praktik yang secara substansi mendekati ijon.

Yusuf menyebut dinamisasi memiliki dasar hukum jelas. Namun, dia menyebut persoalan muncul ketika dasar penyesuaian tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil wajib pajak. Apabila angsuran PPh 25 dinaikkan karena laba perusahaan meningkat berdasarkan data keuangan termutakhir, maka itu merupakan penyesuaian yang normal.

“Namun jika dorongan utamanya adalah kebutuhan mengejar target penerimaan jangka pendek, maka persepsinya bisa bergeser mendekati praktik ijon. Di sinilah kehati-hatian menjadi penting,” kata Yusuf kepada Bisnis.

Perkembangan Penerimaan PPh Badan s.d 31 Oktober 2026Rp triliun% YoY
Januari5,73,7
Februari23,74,4
Maret43,35,4
April132,55,1
Mei167,623,9
Juni196,128,6
Juli212,622,6
Agustus243,725,5
September276,729
Oktober303,528,2
Sumber: APBN KiTa Kemenkeu

Dari sisi kinerja, Yusuf melihat pertumbuhan PPh Badan memang didukung oleh perbaikan profitabilitas dunia usaha pada beberapa sektor. Namun, pada saat yang sama, penerimaan juga terbantu oleh pencairan restitusi yang diperketat.

Buktinya, pencairan restitusi sampai dengan Oktober 2026 lalu tercatat sebesar Rp208,68 triliun atau turun hampir 39% dari periode Oktober 2025 yaitu Rp340,52 triliun.

Efek dinamisasi juga, lanjut Yusuf, memiliki keterbatasan. Waktu yang tersisa hingga akhir tahun relatif pendek sehingga tambahan penerimaan yang bisa diperoleh hanya berasal dari satu atau dua kali pembayaran angsuran.

Selain itu, angsuran PPh pada dasarnya merupakan pembayaran di muka yang nantinya diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan. Apabila ternyata pembayaran lebih besar daripada kewajiban akhirnya, konsekuensinya adalah lebih bayar dan potensi restitusi pada tahun berikutnya.

“Karena itu, manfaat fiskalnya lebih berupa pergeseran waktu penerimaan daripada tambahan penerimaan permanen,” terang Yusuf.

Untuk itu, Yusuf menilai penyesuaian angsuran PPh 25 harus benar-benar berbasis data aktual serta berlaku dua arah. Pada saat yang sama, pencarian restitusi juga harus tetap berjalan agar tidak muncul kesan pemerintah mempercepat penerimaan sekaligus menunda pengeluaran.

“Fokus pengamanan [target] penerimaan sebaiknya lebih banyak diarahkan pada penagihan tunggakan dan pengawasan wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang jelas,” tegasnya.

Adapun Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menyatakan tidak akan berspekulasi soal dinamisasi yang dilakukan DJP dua bulan terakhir ini. Namun, secara umum, dia memandang penerimaan pajak sepanjang 2026 ditopang oleh kombinasi perbaikan fundamental ekonomi serta optimalisasi kebijakan.

Wahyu menyebut pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan aktivitas bisnis dan profitabilitas korporasi sehingga berdampak positif pada setoran. Di sisi lain, kebijakan DJP juga mengoptimalkan pemungutan seperti pada ekonomi digital dan manajemen restitusi lebih terukur.

Dia optimistis kinerja penerimaan pajak akan terus menguat sejalan dengan berbagai upaya perluasan basis pajak serta insentif seperti PSA guna mendorong wajib pajak melunasi kewajiban pokoknya.

“Di sisi lain, langkah pemerintah memperlonggar restitusi dipercepat bagi sektor-sektor tertentu seperti UMKM dan padat karya sangat patut diapresiasi. Kebijakan yang berimbang ini akan sangat membantu menjaga likuiditas dan memperkuat cashflow dunia usaha agar tetap ekspansif,” terangnya kepada Bisnis.

Sumber : bisnis.com


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only