Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/5). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dalam KEM-PPKF 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,5%-5,5%.
KEM-PPKF akan menjadi landasan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Sri Mulyani menyampaikan, bahwa KEM-PPKF 2021 berbeda dibanding tahun sebelumnya. Sebab, KEM-PPKF 2021 menjadi acuan pemulihan ekonomi nasional di tengah virus corona (Covid-19).
“Pemerintah mengusulkan besaran pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5%,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (12/5).
Sri Mulyani menerangkan, kebijakan fiskal tahun 2021 yang diusung pemerintah akan mengangkat tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’.
Tema ini dipilih karena selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yakni ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’ dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana.
Secara rinci, target pertumbuhan ekonomi 2021 di rentang 4,5% hingga 5,5%. Sementara, inflasi ditargetkan terjaga pada rentang 2% hingga 4% dan tingkat bunga untuk Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan 6,67%-9,56%.
Pemerintah juga akan berusaha menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada kisaran Rp 14.900 – Rp 15.300 per dolar AS. Dari sisi komoditas minyak dan gas alam, pemerintah memprediksi harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran US$ 40-US$ 50 per barel, dengan lifting minyak bumi 677.000-737.000 barel per hari.
Sedangkan, lifting gas bumi ditargetkan berada di rentang 1,085 juta hingga 1,173 juta barel setara minyak per hari. “Usulan kisaran ini dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada pada tahun depan,” ujar dia.
Dengan fokus kepada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, Sri Mulyani menjelaskan bahwa reformasi kemudian diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara.
Dengan upaya-upaya perbaikan prioritas belanja dan reformasi penganggaran, belanja negara di tahun 2021 diperkirakan berada dalam kisaran 13,11%–15,17% terhadap PDB. Sementara dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, angka rasio perpajakan tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25%–8,63% terhadap PDB.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai, reformasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2021 akan dilakukan dengan pengelolaan penerimaan sumber daya alam. “Namun, lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNBP, sehingga rasio PNBP di tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 1,60%–2,30% terhadap PDB,” kata dia.
Selanjutnya, defisit fiskal ditargetkan berada pada 3,21%–4,17% terhadap PDB. Lalu, rasio utang di kisaran 36,67%– 37,97% terhadap PDB.
Sumber : Katadata.co.id
WA only
Leave a Reply