Mindblown: a blog about philosophy.
-
Masih Rendah, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Baru 23,1%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menggenjot kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhannya masih rendah. DJP mencatat, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara year on year. Dari total tersebut, […]
-
Tax Ratio Ditarget 12%, Siap-siap Pemerintahan Prabowo Bakal Buru Pajak Orang Kaya
Pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan mencapai kisaran 11,2% hingga 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Target tersebut tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk 2025. Salah satu strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah mengejar pajak orang kaya. “[Upaya peningkatan penerimaan perpajakan melalui] penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan […]
-
Pembatasan Impor yang Mati Rasa
PEMERINTAH bagai kucing mati rasa atau tidak peka terhadap kondisi lapangan saat membuat kebijakan pengaturan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar pun […]
-
Airlangga Buka Suara Soal Program Prabowo-Gibran Bentuk BPN
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan salah satu program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu program itu ialah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, pendukung pasangan Calon presiden dan […]
-
Syarat Daftar Kerja Pakai NPWP 15 Digit atau 16 Digit? Begini Kata DJP
Tidak ada ketentuan yang mengikat bagi pemberi kerja dalam mengharuskan karyawan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit atau 16 digit. Namun, sesuai dengan ketentuan PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi serta NPWP 16 digit akan dimulai pada 1 Juli 2024. Jika berjalan sesuai rencana, penggunaan […]
Got any book recommendations?
WA only