Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bantu Negara Mitra Tagih Pajak, Siapa yang Tanggung Biayanya?
Pemerintah, melalui Ditjen Pajak (DJP), bisa memberi bantuan penagihan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra. Hal ini diatur dalam Pasal 20A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023. Pemberian bantuan penagihan pajak tentu akan menimbulkan biaya. Sesuai dengan ketentuan, biaya penagihan pajak akan ditanggung negara atau yurisdiksi mitra yang meminta bantuan […]
-
Waduh, Crazy Rich di Indonesia Bakal Kena Pajak 2%
Sebelumnya, Defisit ditetapkan 2,29 persen-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu telah disepakati Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia, serta Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan […]
-
Sistem Core Tax Hapus Kewajiban Lapor SPT Tahunan? Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan penjelasan terkait tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh setelah implementasi Core Tax. Layanan itu bakal menggunakan fitur data prepopulated sehingga memudahkan wajib pajak memantau setiap urusan administrasi pajaknya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menegaskan bahwa prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan. […]
-
Ternyata NPWP Bisa Berstatus ‘Aktif Sementara’, Kok Bisa?
Seorang bendahara sekolah mendatangi KP2KP Enrekang di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Usut punya usut, dirinya ingin berkonsultasi lantaran NPWP sekolah berstatus ‘Aktif Sementara’. Ternyata, status aktif sementara memang mungkin terjadi. Dalam kasus yang dialami oleh bendahara SD Guppi Enrekang, NPWP-nya berstatus aktif sementara karena masih terdapat administrasi perpajakan yang belum selesai. Padahal, NPWP bendahara […]
-
Tarif PPN Naik jadi 12% Bakal Gerus Daya Beli? Ini Kata Pengamat
Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Apakah kebijakan pajak ini akan berdampak ke daya beli masyarakat? Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan kebijakan tersebut sangat mungkin diterapkan alias feasible untuk Indonesia saat ini. “[Kenaikan tarif PPN menjadi 12%] tidak berdampak […]
Got any book recommendations?
WA only