NEWS
-
Rugi Fiskal, WP Bisa Ajukan SKB via Coretax
Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan (PPh) karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025. Untuk mendapat pembebasan pemotongan/pemungutan dari pihak lain, wajib pajak yang […]
-
Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%
Penerimaan pajak pada semester I/2025 tercatat masih mengalami kontraksi sebesar 6,21% dengan realisasi hanya senilai Rp837,8 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kontraksi penerimaan pajak disebabkan oleh tingginya restitusi serta penerapan tarif efektif PPN sebesar 11%. “Untuk netonya [pajak] kita lihat memang lebih dalam [kontraksinya]. Kontraksi pada Januari mencapai 41,9% karena restitusi cukup besar, […]
-
Lonjakan Restitusi Batubara Bayangi Shortall Penerimaan Pajak di 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tekanan besar terhadap penerimaan pajak di awal 2025 dipicu oleh lonjakan restitusi, terutama dari sektor komoditas. Meski begitu, pemulihan mulai terlihat sejak Maret dan mencapai pertumbuhan signifikan pada Juni 2025. “Untuk netonya kita lihat memang jauh lebih dalam kontraksi di bulan Januari 2025 mencapai 41,9%. Ini karena restitusi cukup besar,” […]
-
Sri Mulyani: Penerimaan pajak capai Rp831,27 T hingga semester I 2025
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga semester I 2025 mencapai Rp831,27 triliun secara neto atau 38 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi tersebut masih menunjukkan tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun. Pada Januari 2025, misalnya, penerimaan […]
-
DJP Klarifikasi soal Aturan Pajak Pedagang Online: Masih Finalisasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi soal ramai aturan pajak pedagang online yang diklaim sudah resmi dirilis. Ini menyusul terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menegaskan aturan itu bukan mengatur penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak pedagang online. “PER-12/PJ/2025 mengatur batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan […]
WA only