NEWS
-

IMF Sentil Pajak ASEAN Cuma 12%, RI Termasuk yang Harus Berbenah?
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyoroti masih rendahnya kemampuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax-to-GDP ratio ASEAN tercatat hanya 12%, lebih rendah dibandingkan rata-rata 15% di kawasan Asia lainnya. Peringatan tersebut disampaikan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam pidatonya pada […]
-

UU APBN 2027 Sudah Diteken Presiden, Perpres Masih Disusun
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah ditandatangani oleh presiden. Namun, pemerintah masih menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memerinci alokasi anggaran dan target pendapatan sebagaimana diatur dalam UU APBN 2027. “Jadi, UU APBN 2027 sudah ditandatangani oleh bapak presiden. Saat ini, kami dalam proses untuk penyiapan perincian APBN atau Perpres-nya,” ujar Dirjen […]
-

DJP Terima Laporan Baru soal PPN Digital Luar Negeri dan Pajak Pedagang Marketplace
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan menerima dua laporan terkait dengan hasil implementasi dua kebijakan pajak baru, yakni Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan pajak pedagang melalui marketplace. Untuk diketahui, implementasi SPP-TDLN dimulai pada September 2025 yang melibatkan BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara (Persero) serta lima bank himbara dan […]
-

Digitalisasi Dongkrak Retribusi dan Pajak Daerah di Bali
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyebutkan kanal digital mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari pos retribusi dan pajak daerah di Pulau Dewata per September 2026. Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan di Denpasar, Senin (16/11/2026), menjelaskan penggunaan metode digital untuk penerimaan pajak dan retribusi telah mencapai 53,37%, lebih tinggi dari […]
-

Dibiayai Pajak, BGN Bakal Cek Kapasitas Produksi Dapur MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan grading satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) diperlukan agar setiap dapur memberikan pelayanan sejalan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam mekanisme grading dimaksud, BGN akan menilai sarana dan prasarana dapur MBG guna menjaga kualitas sekaligus keamanan MBG yang diberikan kepada penerima manfaat. “Grading ini dilakukan untuk […]
WA only