Mindblown: a blog about philosophy.
-
Usaha Laundry dan Cuci Kendaraan Bakal Dikenai Pajak Air Tanah
SENTANI. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura akan memungut pajak penggunaan air tanah bagi pelaku usaha laundry dan cuci kendaraan. Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Edi Susanto mengatakan pajak air tanah selama ini berjalan, sayangnya masih pada sektor perhotelan. “Namun nanti untuk perda yang baru (Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah), maka seluruh […]
-
Diskon Tarif Pajak Pasal 31E UU PPh di e-Form, DJP Ungkap Caranya
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan adanya fasilitas pengurangan tarif PPh sesuai dengan Pasal 31E UU PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri beromzet hingga Rp50 miliar. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (18/4/2024). Sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh, wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan […]
-
Ditjen Pajak Catat Sudah Ada 5.756 Wajib Pajak Minta Diskon Angsuran PPh 25
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah ada ribuan wajib pajak yang mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh Badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Kemenkeu, Dwi Astuti melaporkan, sebanyak 5.756 wajib pajak telah mengajukan permohonan angsuran PPh 25 sepanjang tahun 2023. Dwi bilang, sektor terbanyak […]
-
WP Mengaku Masih Bisa Pakai e-SPT Padahal Sudah Tutup, DJP Ungkap Ini
JAKARTA, Sejak 1 Mei 2022 lalu, Ditjen Pajak (DJP) menutup saluran e-SPT untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan badan. Kini, pelaporan SPT Tahunan PPh badan bisa dilakukan melalui e-form. Kendati begitu, ternyata ada wajib pajak yang mengaku masih bisa menggunakan aplikasi e-SPT dalam pelaporan SPT Tahunan. Bagaimana bisa? “Aplikasinya [e-SPT] masih bisa saja jika ingin […]
-
Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau
TANJUNGPINANG, Pemprov Kepulauan Riau mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau 1/2024. Perda tersebut merupakan turunan dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid ini juga diundangkan sebagai dasar pemungutan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan […]
Got any book recommendations?
WA only