NEWS
-
Menata pajak digital demi keadilan fiskal yang lebih luas
Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi cerminan sejauh mana negara mampu beradaptasi dan melayani warganya di era digital yang terus berubah Jakarta (ANTARA) – Transformasi digital telah mengubah wajah ekonomi Indonesia secara fundamental. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perdagangan daring tumbuh pesat, menjangkau berbagai segmen masyarakat dari kota hingga desa, dari pelaku usaha besar hingga penjual […]
-
Marketplace Pungut Pajak, Integrasi Data Pedagang Jadi Tantangan
Rencana pemerintah untuk mewajibkan platform marketplace memungut pajak penghasilan (PPh) atas pedagang yang berjualan di platform mereka dihadapkan sejumlah tantangan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (1/7/2025). Rencana pemajakan atas pedagang e-commerce ini membutuhkan integrasi data pedagang serta kesiapan sistem di setiap lokapasar. Dua hal itulah yang menjadi tantangan […]
-
Permudah Pembayaran PBB-P2, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Skema Angsuran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui skema angsuran, kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta menjadi lebih fleksibel dan terjangkau. “Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yang memberikan […]
-
Wacana Pungutan Pajak Pedagang Online, DJP Klaim Didukung Pengusaha
Pedagang online bakal dipungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform marketplace tempat mereka menjajakan dagangannya. Rencana kebijakan ini disebut telah didukung oleh kalangan pengusaha. Topik ini menjadi sorotan netizen dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pemerintah, Ditjen Pajak DJP bakal menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pungut PPh Pasal 22. DJP akan mewajibkan marketplace […]