Mindblown: a blog about philosophy.

JAKARTA, Pengembangan coretax administration system oleh Ditjen Pajak (DJP) perlu diikuti dengan upaya-upaya peningkatan kepastian dalam sistem pajak. Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan peningkatan kepastian sistem pajak melalui coretax system akan memberikan 2 manfaat besar, yakni perbaikan iklim berusaha dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. “Kalau kita melihat tax certainty vs […]

JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun peraturan baru yang akan merevisi ketentuan automatic blocking system (ABS) dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2017. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (15/5/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan revisi Dirjen Pajak PER-24/PJ/2017 masih dalam proses pembahasan. Revisi ini diperlukan sebagai […]

JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kepada wajib pajak bahwa penetapan status non-efektif (WP NE) tidak akan menghilangkan pajak yang tertunggak. Artinya, meski seorang wajib pajak ditetapkan NE tetapi masih memiliki utang pajak maka dirinya tetap perlu melunasi tunggakan tersebut. Namun, sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, tidak ada syarat spesifik bahwa wajib pajak harus melunasi […]

TANGERANG, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan raksasa migas Italia, Eni bakal dikenakan rezim perpajakan yang baru untuk pengembangan Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) Southern Hub, Gendalo-Gandang.  Kepastian itu diberikan selepas SKK Migas rampung membahas revisi rencana pengembangan atau plan of development (PoD) I Gendalo-Gandang.  Saat ini, SKK Migas tengah mempersiapkan rekomendasi persetujuan PoD I […]

JAKARTA. PMK 80/2023 turut memuat ketentuan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Penerbitan STP berdasarkan pada hasil penelitian data administrasi perpajakan, hasil pemeriksaan, atau hasil pemeriksaan ulang. “STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya […]