Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ciputra Development (CTRA) Nilai Positif Insentif PPN DTP pada Penjualan Properti
Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) positif bagi pasar properti. Pemerintah telah resmi menerbitkan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024. Insentif tersebut merupakan keberlanjutan dari pemberian insentif PPN DTP yang […]
-
Ini Upaya yang Harus Dilakukan Dirjen Pajak untuk Naikkan Kepatuhan WP Non Karyawan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menggenjot kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhannya masih rendah. DJP mencatat, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara year on […]
-
Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Pemprov Bengkulu mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu 7/2023. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 UU Hubungan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengamanatkan pengaturan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 peraturan daerah. […]
-
PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan
Karyawati kawin dapat memperoleh tambahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari status kawin dan tanggungan keluarga sepenuhnya jika suami-istri gabung NPWP dan suaminya tidak memiliki penghasilan. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet yang mengaku suaminya tidak lagi bekerja karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun tambahan PTKP untuk karyawati kawin tersebut diatur […]
-
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus
Ditjen Pajak (DJP) berencana melakukan reorganisasi atas Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan komposisi kedua kanwil tersebut selaku pengelola wajib pajak besar akan disusun ulang. Setelah itu, wajib pajak yang tergabung dalam suatu grup akan ditempatkan dalam 1 KPP yang sama. “Kanwil LTO dan Kanwil […]
Got any book recommendations?
WA only