Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kantongi Pajak Digital Rp23,04 Triliun, Berikut Rinciannya
Hingga 31 Maret 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp23,04 triliun. Jumlah pajak digital tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar. Lalu pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,95 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain […]
-
Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?
Jika mempunyai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, wajib pajak harus melampirkannya bersamaan dengan SPT Tahunan PPh. Jika laporan keuangan yang diaudit akuntan publik tidak dilampirkan, sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (4b) UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajakpenghasilan (PPh) dianggap tidak lengkap dan jelas. “Dalam hal laporan keuangan … diaudit oleh akuntan publik […]
-
Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’ , Begini Caranya
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bisa dilakukan secara online melalui saluran e-filing. Namun, ada kalanya pelaporan SPT Tahunan gagal dilakukan karena sejumlah kendala teknis. Salah satunya, munculnya notifikasi ‘BPS SPT sebelumnya belum ada’. BPS merupakan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh DJP saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan. Secara umum, ‘BPS SPT sebelumnya belum ada’ […]
-
Seleksi Hakim Agung Pajak, Komisi Yudisial Minta Masukan Publik
Komisi Yudisial (KY) meminta masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan rekam jejak para calon hakim agung (CHA) dalam rangka membantu proses rekrutmen. Informasi atau pendapat terkait dengan integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para CHA, termasuk CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak, dapat disampaikan ke KY paling lambat pada 22 Mei 2024. “Informasi atau pendapat […]
-
Butuh Data Hotel dan Restoran, Petugas Pajak Kunjungi Instansi Ini
Petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rantau Prapat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 26 Februari 2024. Kepala Seksi Pelayanan KPP Rantau Prapat Laura Junita Sinuraya menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi pengumpulan data wajib pajak, khususnya data yang berasal dari Instansi Lembaga Asosiasi dan Pihak Lain […]
Got any book recommendations?
WA only