Mindblown: a blog about philosophy.
-
Metropolitan Land (MTLA) Siapkan Hunian 270 Unit yang Dijual dengan Insentif PPN DTP
PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) melihat adanya sinyal positif dari penerapan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap permintaan properti di kuartal I-2024. Produk hunian MTLA yang memanfaatkan insentif PPNDTP sebanyak lebih dari 270 unit atau sekitar Rp 250 miliar. Direktur Metropolitan Land, Olivia Surodjo mengatakan, dengan adanya insentif, penjualan proyek pada produk residensial […]
-
Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak
Kring Pajak memberikan beberapa solusi yang bisa ditempuh wajib pajak untuk meminta kembali nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Penjelasan dari contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut merespons pertanyaan dari warganet yang mengaku NTPN-nya lupa atau hilang. Menurut Kring Pajak, wajib pajak bisa meminta NTPN melalui akun DJP Online. “Wajib pajak bisa melakukan konfirmasi NTPN menggunakan […]
-
Ciputra Development (CTRA) Nilai Positif Insentif PPN DTP pada Penjualan Properti
Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) positif bagi pasar properti. Pemerintah telah resmi menerbitkan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024. Insentif tersebut merupakan keberlanjutan dari pemberian insentif PPN DTP yang […]
-
Ini Upaya yang Harus Dilakukan Dirjen Pajak untuk Naikkan Kepatuhan WP Non Karyawan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menggenjot kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhannya masih rendah. DJP mencatat, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara year on […]
-
Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Pemprov Bengkulu mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu 7/2023. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 UU Hubungan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengamanatkan pengaturan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 peraturan daerah. […]
Got any book recommendations?
WA only