NEWS
-
Daftar Reklame yang Wajib Kena Pajak di DKI Jakarta, Apa Saja?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperbarui regulasi terkait Pajak Reklame melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, bagi pelaku […]
-
Ditjen Pajak Dianggap Instansi yang Paling Jaga Integritas & Cegah Korupsi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meraih predikat tertinggi dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SIP) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DJP meraih skor indeks integritas 79,86 atau predikat ‘Terjaga’. Sementara itu, indeks internal mencatatkan skor 84,80 dan skor indeks eksternal 89,65. “Ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam […]
-
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Manajer PT Ikut Terseret ke Kejaksaan
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumselbabel) menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial TKM kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Tersangka TKM selaku manajer operasional PT CUB ditengarai secara sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif pada April 2018 hingga Agustus 2019. “Nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan pidana […]
-
Pelaporan SPT Tahunan Belum Juga Memenuhi Target DJP
Sumber : Harian Konran DJP telah menerima laporan SPT Tahunan untuk tahun 2024 sebanyak 13.01 juta hingga 11 April 2025. Angka ini naik 3,26% secara tahunan. Rinciannya, ada12,36 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380.530 SPT Tahunan badan. “Penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik dengan rincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 […]
-
Ada 13 Juta WP yang Sudah Lapor SPT Tahunan, Kebanyakan Via e-Filing
Wajib pajak yang tengah diperiksa harus meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan. Data yang harus dipinjamkan tersebut termasuk yang dikelola secara elektronik. Buku, catatan, dan/atau dokumen itu wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak maksimal 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan. Apabila wajib pajak memberikan sebagian atau tidak memenuhi kewajiban tersebut meski […]
WA only