NEWS
-
Pemerintah Soroti Potensi Ekonomi Digital, Begini Realisasi Pajaknya per September 2025
emerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara baru sebagai salah satu upaya ekstensifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029. Adapun Renstra Kemenkeu untuk lima tahun ke depan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 yang diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025. Pada PMK tersebut, Kemenkeu […]
-
Dapat SPKKP? Ini Batas Maksimal untuk Beri Konfirmasi
Wajib pajak perlu menyampaikan konfirmasi atau persetujuan atas surat permintaan konfirmasi kelebihan pajak (SPKKP) dalam batas waktu yang ditentukan. Sesuai dengan Pasal 154 ayat (4) PMK 81/2025, wajib pajak perlu memberikan persetujuan atas SPKKP maksimal: (i) 7 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan; atau (ii) 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran […]
-
Fiskus Ajak BUMNag Taat Pajak dan Kuasai Penggunaan Coretax
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan melalui siaran radio di LPPL Langkisau FM pada 29 Oktober 2025. Dalam edukasi tersebut, tema yang diangkat kantor pajak ialah aspek perpajakan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). Adapun materi perpajakan disampaikan langsung oleh Kepala KP2KP Painan Anna Damayanti. “Kami berharap BUMDes dan BUMNag […]
-
Faktur Pajak dengan Kode 09 Bisa Dikreditkan? Ini Kata Kring Pajak
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan pengkreditan pajak masukan atas faktur pajak dengan kode transaksi 09. Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak saat merespons cuitan warganet yang menanyakan bisa tidaknya pengkreditan pajak atas faktur pajak berkode 09. Kring Pajak menegaskan faktur pajak kode 09 dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. “Faktur pajak […]
-
BPK Catat Ada 156 Ketetapan yang Belum Ditagih Secara Tertib oleh DJP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Ditjen Pajak (DJP) belum melakukan penagihan aktif atas piutang pajak secara tertib. Berdasarkan catatan BPK, DJP belum melakukan penagihan aktif atas 156 ketetapan pajak senilai Rp323,85 miliar meski ketetapan dimaksud sudah melewati jatuh tempo. Padahal, DJP dapat melakukan penagihan aktif jika wajib pajak tidak melunasi pajak terutang dalam waktu 1 […]
WA only