Mindblown: a blog about philosophy.
-
Validasi NIK-NPWP Capai 61,51 Juta, Pemerintah Ungkap Alasan Penerapan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bukan tanpa alasan, DJP nyatanya melakukan pemadanan identitas ini sebagai bentuk kebijakan satu data Indonesia. “Mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan,” […]
-
Ramadan Datang, Roda Ekonomi Berputar Kencang
Bulan Ramadan telah datang. Tak hanya dinantikan oleh umat muslim, Ramadan juga ditunggu-tunggu para pelaku ekonomi. Terang saja, perputaran uang selama Ramadan mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal I dan II tahun ini. Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi pendorong utama naiknya belanja masyarakat. Konsumsi rumah tangga meningkat sehingga roda ekonomi berputar lebih kencang. Pergerakan ekonomi […]
-
Tarif PPN Pasti Naik Menjadi 12% di 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato memastikan program dan kebujakan Presiden Joko Widodo akan berlanjut di era pemerintahan berikutnya. Termasuk, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. “Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu, kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan peerintah itu akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN,” tutur Airlangga dalam […]
-
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Baru 36%
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sebanyak 7 juta wajib pajak telah melaporlan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 7 Maret 2024. Namun jumlah ini baru 36,84% dari jumlah wajib pajak yang harus melapor SPT sebanyak 19 juta. Meski begitu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti […]
-
PPN 12% Bebani Belanja Masyarakat
Rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% paling lambat 1 Januari 2025 memantik kontra, meski hal itu adalah amanat Undang-Undang tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan tarif PPN itu dinilai tak tepat di tengah daya beli masyarakat yang belum stabil. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menyatakan, pemberlakuan tarif PPN […]
Got any book recommendations?
WA only