Mindblown: a blog about philosophy.
-
Integrasi NIK Sebagai NPWP Jurus Jitu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terus berjalan. Hingga 15 November 2022 sudah ada 52,9 juta NIK yang sudah dilakukan validasi menjadi NPWP. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, ada empat kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam mendulang penerimaan pajak di tahun depan. Salah satunya adalah dengan […]
-
Masih Ada Waktu Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Berminat Ikut?
Apakah Anda termasuk pemilik kendaraan yang pajaknya terlewat? Jangan khawatir. Anda masih berkesempatan mengikuti program pemutihan yang berlaku hingga 15 Desember 2022, atau hari Kamis besok. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, mendorong para pemilik kendaraan menuntaskan kewajiban pajaknya. Program tersebut berlaku di seluruh Samsat Jakarta Pusat, Jakarta Utara, […]
-
Penting! Praktisi Pajak Perlu Perhatikan Hal Ini
Seorang praktisi pajak dituntut untuk dapat memahami sumber-sumber hukum perpajakan, sebagai landasan mereka dalam berpraktik, berargumentasi, maupun memberikan konsultasi. Soemitro (2014) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur, baik terhadap pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Selain itu, Santoso (1982) juga memberikan penjelasan bahwa hukum pajak adalah […]
-
Gelar Rapat Kerja, Pengadilan Pajak Bahas Soal Penyelenggaraan Sidang
Pengadilan Pajak mengadakan rapat kerja dengan tema Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Rencana Strategis Pengadilan Pajak 2023-2026. Rapat kerja digelar secara langsung di Aula Gedung BPKP Perwakilan Banten. Dalam kegiatan ini, diadakan pula seminar dengan narasumber Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) Yodi Martono Wahyunadi dengan tema Penyelenggaraan Sidang yang Efektif. […]
-
Meneropong Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dari Aspek Keadilan
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berakhir, tetapi aspek keadilan seputar kebijakan tersebut belum selesai diperdebatkan. PPS diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa aspek keadilan merupakan pertimbangan dalam durasi pelaksanaan PPS, yaitu hanya enam bulan (DDTC, 2021). Sementara, jangka […]
Got any book recommendations?
WA only