Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Tidak akan Turunkan Batas Pengusaha Kena Pajak Rp 4,8 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak akan mengubah ketentuan terkait batas atau threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar. Wacana ini berhembus seiring batas PKP yang berlaku di Indonesia relatif tinggi sehingga masih banyak pengusaha ‘nakal’. “Kita tidak mengubah banyak kebijakan pajak dan lainnya dalam situasi sangat tidak pasti, kita […]
-
Kemenkeu: Dinamisasi Hanya Kegiatan Rutin, Pasti Diterapkan Tahun Ini
JAKARTA, Pemerintah mengeklaim kebijakan dinamisasi atas sektor usaha yang mengalami pertumbuhan adalah kegiatan rutin dari pihak otoritas. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dinamisasi dilakukan bila perusahaan diperkirakan memperoleh penghasilan sebesar 150% lebih tinggi dari sebelumnya. “Ini merupakan kegiatan rutin yang dari waktu ke waktu kita lakukan. Ini tentu juga sifatnya […]
-
Bapenda : Realisasi PAD Makassar dari sektor pajak capai Rp950 miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Oktober 2022 mencapai Rp950 miliar atau 70 persen dari target pajak senilai Rp1,3 triliun. Kepala Bapenda Makassar Firman Hamid Pagarra mengatakan, angka tersebut sudah melewati realisasi PAD Makassar pada 2021 yang mencapai Rp920 miliar. “Alhamdulillah sudah melampaui pemasukan pajak pada akhir 2021. […]
-
Sudah Ada, Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD/G20
ORGANISATION for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah mengembangkan kerangka kerja pertukaran informasi otomatis antar-negara terkait transaksi aset kripto guna menjaga transparansi dan mencegah penghindaran perpajakan global. Seperti dikutip dari siaran pers-nya, OECD menekankan pentingnya kebijakan transparansi perpajakan global baru, yang dapat mengakomodasi pelaporan dan pertukaran informasi sehubungan dengan aset kripto. Kerangka ini dinamai Crypto-Asset […]
-
Penerapan Pajak Karbon Ditunda ke 2025, Target Penurunan Emisi Karbon Malah Naik
Pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 1 April 2022 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pajak karbon akan ditunda hingga tahun 2025 mendatang. Meski begitu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi karbon. Bahkan terkini, target penurunannya dinaikkan menjadi 31,9 […]
Got any book recommendations?
WA only