NEWS
-
Tak Klarifikasi Akses FP yang Dinonaktifkan, Status PKP Bisa Dicabut
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dapat dibuat status PKP-nya oleh otoritas pajak. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakankonsekuensi jika PKP tidak memberikan klarifikasi tersebut. Adapun ketentuanpenonaktifan akses pembuatan faktur pajak diatur dalam PER-19/PJ/2025. “Dalam […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Sistem Baru Pemungutan Pajak Transaksi Digital Lintas Negara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sistem baru untuk memungut pajak atas transaksi digital lintas negara. Sistem ini dinamai Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN), yang dirancang untuk menjawab tantangan administrasi perpajakan di era ekonomi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa transaksi […]
-
Kemenkeu Ungkap 3 Tantangan Utama dalam Memajaki Ekonomi Digital
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menguraikan 3 tantangan utama yang dihadapi tiap otoritas pajak dunia, termasuk Indonesia, ketika hendak memajaki sektor ekonomi digital. Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyebut aktivitas ekonomi dahulu bergantung pada kehadiran fisik. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, aktivitas ekonomi dan transaksi kini sudah serba digital, tanpa […]
-
Ada Pojok Pajak, Ratusan Pegawai RSUD Ramai-Ramai Aktivasi Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majene melaksanakan kegiatan Pojok Pajak pada 30 Oktober 2025 guna membantu pegawai RSUD Hajjah Andi Depu melakukan aktivasi akun coretax dan mendapatkan kode otorisasi DJP. Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Majene Hermawan Wida Pratama menjelaskan Pojok Pajak merupakan langkah aktif kantor pajak untuk mengakselerasi jumlah wajib pajak yang mengaktivasi […]
-
Ekonomi Digital Bisa Picu Sengketa Pajak? Begini Penjelasannya
Pesatnya perkembangan ekonomi digital diproyeksi dapat menimbulkan sedikitnya 13 jenis sengketa pajak, baik PPN maupun PPh. Buntutnya, pihak yang berselisih akan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo mengatakan sengketa biasanya munculkarena implementasi peraturan seperti perbedaan penafsiran atau masalah teknispenyetoran pajak. Ujungnya, fiskus dan wajib pajak bakal menyelesaikan perselisihanmelalui Pengadilan […]
WA only